Tim pengentasan kemiskinan tak khawatir dampak harga BBM naik

Pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak tiap tahun menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan baru. 

Sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi agar anggaran negara tidak terbebani. Hanya saja, jika kebijakan ini diambil, yang harus diwaspadai adalah dampak kemiskinan.

Asisten Koordinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana turut mendorong kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pihaknya tidak khawatir asalkan kompensasi dari pemerintah masih berlanjut. "Kenaikan BBM subsidi harus, kompensasi BLSM masih relevan menjaga rakyat miskin dalam temporer," ucap Ari di Jakarta, Kamis (21/8).

Namun pemerintah harus tetap bekerja keras mencari dan menyempurnakan kebijakan energi alternatif. Jika hanya mengandalkan energi fosil, anggaran negara semakin terbebani. Dampak lanjutannya, kata dia, tentu saja mengarah pada upaya menekan angka kemiskinan.

"Memang sekarang perlu setelah harga naik tapi harus ada usaha menurunkan ketergantungan. Kompensasi dan BLSM harus tetap ada saya pikir," tegasnya.

Dana dari kenaikan harga subsidi BBM nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti jaminan kesehatan dan pendidikan. "Bisa digunakan untuk SJSN. Karenanya kenaikan harga BBM memang harus naik, kompensasi sebagai bentuk social protection," singkatnya.