Proyek KPBU APJ Madiun Dorong Efisiensi Tagihan Listrik dan Tingkatkan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil menunjukkan efisiensi signifikan dalam pengelolaan anggaran penerangan jalan umum melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) yang diinisiasi sejak September 2022 ini telah membawa dampak positif yang besar bagi keuangan daerah.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa proyek KPBU APJ berhasil memangkas tagihan listrik secara drastis, dari Rp14 miliar pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp5 miliar pada tahun 2025. Efisiensi anggaran ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan studi tiru dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Inisiatif strategis ini tidak hanya berfokus pada penghematan biaya operasional, tetapi juga memberikan efek berganda dalam meningkatkan perekonomian lokal. Keberadaan 7.459 titik APJ yang telah menyala di Kabupaten Madiun turut menumbuhkan pusat keramaian baru dan menekan angka kriminalitas.

Proyek KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun terbukti efektif dalam menekan beban biaya listrik daerah. Sebelum proyek ini berjalan pada tahun 2023, tagihan listrik untuk APJ mencapai lebih dari Rp14 miliar.

Namun, setelah implementasi KPBU APJ, terjadi penurunan drastis pada tagihan listrik. Bupati Hari Wuryanto memaparkan bahwa tagihan tersebut diperkirakan akan menyentuh angka Rp5 miliaran pada tahun 2025, menandakan penghematan yang substansial.

Saat ini, sebanyak 7.459 titik APJ telah berhasil menyala di seluruh wilayah Kabupaten Madiun, mencakup jalan nasional, jalan kabupaten utama, hingga jalan perkotaan. Proyek ini dinilai sangat efisien, mengingat jika dibiayai APBD setempat, pemasangan lampu sebanyak itu akan membutuhkan waktu hingga 50 tahun.

Selain efisiensi anggaran, proyek KPBU APJ juga memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian Kabupaten Madiun. Keberadaan APJ di berbagai titik telah menumbuhkan keramaian baru, yang secara langsung menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Penerangan jalan yang memadai juga berkontribusi pada penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas dan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Lingkungan yang lebih aman dan nyaman ini pada gilirannya meningkatkan minat investasi di Kabupaten Madiun.

Peningkatan investasi dan pertumbuhan UMKM ini secara kolektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur yang baik dapat menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi daerah.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa proses pembangunan APJ dengan skema KPBU memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan mitra lainnya. Kerjasama ini krusial untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek jangka panjang.

Proyek KPBU APJ ini ditandatangani pada September 2022 dengan PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII turut berperan penting dengan memberikan penjaminan terhadap proyek ini.

Keberhasilan Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan KPBU APJ menarik perhatian daerah lain, seperti Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman secara langsung melakukan studi tiru untuk mempelajari solusi pembiayaan alternatif infrastruktur ini.

Sumber: AntaraNews