Presiden Jokowi siapkan banyak opsi tutup defisit BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan mencari opsi-opsi untuk melihat potensi pendanaan yang bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Pertama paling tidak sudah kita putuskan semester pertama sudah disuntik Rp 4,9 triliun, sudah. Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menkeu juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Muktamar Ke-30 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Muktamar Ke-21 Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, Kamis.
Dia menekankan, hal terpenting saat ini bagi BPJS adalah pelayanan kepada masyarakat. Kepala Negara ingin agar pelayanan kepada masyarakat tidak menurun. "Yang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun, itu saja," katanya.
Menurut dia, ada banyak opsi yang bisa diambil untuk mengatasi persoalan yang menimpa BPJS Kesehatan. "Opsinya banyak sekali. artinya satu, misalnya efisiensi di BPJS sendiri yang pertama," katanya.
Hal kedua yang patut dicermati, kata Presiden, yakni terkait urusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebenarnya tidak defisit. "Seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Yang untuk PNS dan TNI/Polri itu juga sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang masih tekor ini yang non-PBI dan PNS/TNI Polri tadi," katanya.
Dia mengatakan, untuk itu persoalan penagihan dari BPJS juga harusnya digencarkan. Presiden menilai masih ada dana-dana iuran yang belum tertagih yang seharusnya digencarkan.
"Di sini ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu. Ya di situ. Sebetulnya tugas pemerintah itu hanya di sini, itu opsi-opsi nanti akan segera kita putuskan," katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan Muktamar IDI dan IIDI didampingi sejumlah pejabat. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kaltim Isran Noor, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Budi menjelaskan, puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah.
Baca Selengkapnya"Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBeredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnya