Presiden Jokowi: APBN harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) terkait jenis-jenis belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kantor Presiden, Jumat (30/9). Dalam ratas ini, Presiden kembali mengingatkan bahwa belanja APBN harus menjadi instrumen fiskal untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa belanja APBN harus menjadi instrumen fiskal untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung ruang gerak perekonomian kita," ujar Presiden dalam pengantar ratas jenis-jenis belanja APBN.

Untuk itu, kata Presiden, kebijakan belanja dalam APBN harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja yang produktif dan prioritas. Kebijakan prioritas yang dimaksud seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal dan juga subsidi yang tepat sasaran.

Tak hanya itu, kebijakan belanja APBN harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. "Saya ingin nantinya setelah ini, hitung-hitungan berapa belanja modal yang akan saya patok, sehingga nanti pembagian ke bawahnya akan semakin jelas " tandasnya.

Pantauan merdeka.com ratas yang membahas jenis-jenis belanja APBN ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu, hadir juga Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.