Merdeka.com - Kementerian Keuangan angkat bicara soal tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait adanya kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen setiap tahun. Prabowo menyebut telah mencatat seluruh kesalahan pengelolaan dana dalam buku pribadinya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mempersilakan Prabowo melapor kepada instansi terkait apabila menemukan kesalahan pengelolaan anggaran.

"Kalau memang dalam pelaksanaannya dianggap ada kebocoran anggaran, hal ini dapat dilaporkan kepada instansi terkait," ujar Nufransa saat dihubungi oleh merdeka.com, Jakarta, Rabu (6/2).

Nurfransa mengatakan, selama ini pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan secara kredibel dan profesional. Untuk memastikan pelaksanaannya, APBN juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hasil laporan pemeriksaan tersebut terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2016 dan 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian," jelasnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung adanya kebocoran anggaran negara. Menurut Prabowo, tiap tahunnya telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah.

Prabowo mengaku pernyataan itu berdasarkan indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan.

"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo di Prabowo saat pidato dalam acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, Jakarta Utara, Rabu (6/2).

"Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga Rp 100 M ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus, saudara-saudara kita harus jujur dan objektif masalah ini sudah berjalan lama," tambahnya.

Mantan Danjen Kopassus itu menambahkan, jika terjadi 25 persen kebocoran dari dana APBN yang mencapai Rp 2000 triliun tiap tahun, maka anggaran yang bocor mencapai Rp 500 triliun.

Padahal, kata Prabowo, pemerintah bisa lebih efektif membangun negara bila kebocoran tersebut bisa diselamatkan. Misalnya, dari Rp 500 triliun tersebut bisa digunakan membangun ratusan pabrik baru. Dengan begitu menurutnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bisa dikurangi.

"Bayangkan dengan uang ini kalau dipakai untuk kesejahteraan dan ekonomi kita bayangkan apa yang bisa dibuat saya bicara dengan pakar industri dengan tadi USD 50 miliar kurang lebih kita bisa gabung 200 pabrik sehingga kita bisa menciptakan produk-produk di Indonesia," papar Prabowo.

"Tidak perlu impor-impor lagi, kita mampu saudara-saudara, karena saya yakin kita mampu, maka saya berani maju menjadi calon presiden di Republik ini, bisa ciptakan produk terbaik Indonesia," tegas Ketum Gerindra itu.