Pertama Dalam Sejarah, Musrenbangnas 2020 Digelar Secara Virtual

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Musrembangnas kali ini berbeda, lantaran digelar secara virtual atau online dan menjadi pertama sepanjang sejarah musrembang dilakukan.

Musrenbang ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, acara ini juga diikuti pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengakui Musrembangnas 2020 sangat berbeda pelaksanaannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan tahun ini dilakukan secara virtual dan bisa disaksikan terbuka oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Musrembangnas dilaksanakan di media sosial (YouTube) Bappenas dan karena sifatnya terbuka dengan publik dapat diakses di seluruh rakyat Indonesia," kata dia dalam Musrembangnas 2020, di Jakarta, Kamis (30/4).

Menteri Suharso mengatakan, Musrembangnas online juga merupakan suatu cara baru dalam respon kebijakan in government yang responsif terhadap perhitungan stabilitas yang berkembang saat ini. Meski digelar secara online, dia berharap pesan-pesan atau kebijakan dirumuskan dalam musrembangnas 2020 bisa ditangkap semua pihak.

Musrembangnas Susun RKP 2021

Seperti diketahui, dalam Musrembangnas 2020 Pemerintah Indonesia merumuskan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2021. Di mana dalam RKP kali ini akan diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024.

Adapun tema besar RKP 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Diantaranya fokus pemerintah diarahkan kepada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.