Bappenas Siapkan Strategi Baru, Tak Lagi Andalkan Upah Buruh Murah dan SDA

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan perlunya perombakan model pertumbuhan ekonomi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada upah buruh murah dan eksploitasi sumber daya alam. Pergeseran ini dinilai krusial untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy dalam konferensi bersama Asian Development Bank Institute di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Ia menekankan fondasi pertumbuhan perlu digeser ke peningkatan produktivitas, penguatan inovasi, serta kapasitas institusi.

Menurut Rachmat, kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah pilar utama yang harus dibenahi untuk menopang transformasi tersebut. "Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, visi pembangunan jangka panjang bukan sekadar memprediksi masa depan, melainkan merancang arah yang ingin diwujudkan bangsa. Karena itu, sistem perencanaan pembangunan nasional perlu diperkuat agar pemerintah tidak hanya responsif terhadap isu jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko dan peluang ke depan.

Tantangan Pembangunan dan Agenda Pasca Upah Buruh Murah

Rachmat menilai tantangan pembangunan kian kompleks, antara lain perubahan iklim, bencana yang dipicu kelalaian manusia, serta potensi bencana alam yang tidak dapat dihindari.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia meluncurkan Bappenas Institute sebagai wadah strategis yang menghubungkan basis pengetahuan dengan proses pengambilan kebijakan dan eksekusi pembangunan, sekaligus memperkuat kapasitas internal Bappenas.

Inisiatif Bappenas Institute membawa tiga peran sentral:

• Strategic Policy Intelligence

  Mendorong pemetaan dini atas perubahan dan menyusun opsi kebijakan berbasis data empiris.

• Planning Academy

  Memperkokoh kompetensi perencanaan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah.

• Kolaborasi Pengetahuan dan Kebijakan

  Membangun jejaring sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga riset, komunitas lokal, pelaku usaha, dan mitra pembangunan.

Rachmat menyimpulkan bahwa pembenahan SDM dan kelembagaan merupakan kunci untuk memacu produktivitas nasional sekaligus merealisasikan target jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.