Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemda Tak Harmonis Buat Investor Ogah Masuk RI

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal mengingatkan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi kebijakan. Saat ini, masih terjadi disharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat, belum tentu dijalankan di daerah.

"Seperti kita tahu apa yang digariskan di pusat belum tentu sejalan dengan di daerah. Contohnya saja OSS, itu kan didorong-dorong dari pusat ternyata di daerah banyak yang tidak menjalankan. Masih menjalankan sistem perizinan sendiri," ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (6/9).

Keadaan ini akan membuat investor ragu terhadap pernyataan pemerintah pusat. Sebab implementasi di level daerah bisa saja berbeda. "Artinya apapun yang disampaikan pemerintah, investor jadi skeptis," ujarnya.

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah harus dilakukan lebih intens lagi. Tidak saja untuk menyampaikan kebijakan pusat, melainkan juga untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah.

"Jadi diajak bicara. Kalau ada Pemerintah Daerah yang tidak complay gitu tidak taat, apa masalahnya. Jadi tidak hanya memaksakan saja. Jadi jangan hanya 'Kamu harus begini.' itu juga penting, tapi kita juga mendengarkan apa keluhan daerah," kata Faisal.

Dengan mengetahui aspirasi daerah, pemerintah pusat akan mendapatkan masukan terkait hambatan pelaksanaan kebijakan di level daerah. "Siapa tahu misalnya daerah bilang 'Saya itu terlalu sedikit PAD-nya, kalau saya tidak dapat pungutan dari perizinan investasi saya dapat dari mana," ungkapnya.

"Berarti pusat harus memberikan pendampingan mencari solusinya, apa pilihan untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Karena kalau jangka panjang mestinya kalau Investasi masuk ke daerah dalam jangka panjang pendapatan (naik)," imbuhnya.