Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution tengah berusaha mengembangkan instrumen pembiayaan infrastruktur yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Salah satu sumber pembiayaan yang terus didorong oleh pemerintah adalah sektor pasar modal.

Instrumen pembiayaan infrastruktur yang saat ini banyak digunakan di pasar modal antara lain KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset) dan KIK DIRE (Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat).

"Kita membicarakan instrumen apalagi yang bisa kembangkan supaya keikutsertaan masyarakat termasuk swasta bisa lebih besar terutama dalam infrastruktur. Misalnya Kita sudah punya KIK EBA dan KIK DIRE, tapi KIK DIRE masih ada yang perlu dikembangkan," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/9).

Darmin mengatakan selain kedua instrumen tersebut, pemerintah juga memiliki instrumen sistem pembiayaan yang lain seperti limited concession scheme (skema konsesi terbatas). Namun sejauh ini sistem tersebut belum pernah digunakan. "Kita juga ada instrumen lain yang belum kita laksanakan sampai sekarang. Mungkin ada yang udah dilaksanakan, tapi kita belum menggunakan itu. Misalnya seperti limited concession scheme," jelasnya.

Darmin menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat terwujud apabila hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN. Untuk itu, pemerintah akan terus mengembangkan instrumen sistem pembiayaan, sehingga masyarakat dan pihak swasta dapat dengan mudah berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Tapi intinya kita mencari instrumen yang masih bisa dikembangkan, ditambah. Agar keikutsertaan swasta dan masyarakat makin luas dalam pembiayaan infrastruktur supaya jangan semuanya APBN, karena APBN itu pada akhirnya terbatas," pungkasnya.