Pemerintah diminta tegas selesaikan kelanjutan proyek reklamasi

Merdeka.com - Koordinator Goverment Policy Observers, Martyn Herlambang meminta kepada pemerintah terkait untuk segera menyelesaikan proyek kelanjutan reklamasi teluk Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi komprehensif dalam mengatasi masalah Ibukota.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan jalan keluar seperi revitalisasi teluk Jakarta yang semakin tercemar, pemekaran wilayah Ibukota yang luas wilayahnya terbatas, dan lainnya.

"Jika perdebatan tentang reklamasi hanya melihat pada kenyataan saat ini, tentu tidak fair karena melupakan sejarah panjang yang sudah mengatur kenapa reklamasi itu dibutuhkan. Pemerintah tentu lebih tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh sebuah wilayah, dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mencarikan solusi," kata Martyn dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (6/10).

Dia mengatakan, bagaimana jadinya nasib pembangunan bangsa ini ke depan jika semua orang mengkritisi tanpa memahami subtansi kebutuhan, dan tidak mengenali masalah secara detail. Bahkan terdapat kecurigaan ada pihak tertentu yang sengaja mengambil kesempatan memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik menjelang Pilkada.

"Pemerintah setahu saya sudah memberikan penjelasan terkait ketakutan masyarakat atas dampak reklamasi, dan pemerintah juga sudah mengkoordinasikan bersama pengembang untuk melakukan kajian ilmiah demi keamanan proyek ini. Menurut Pak Luhut semuanya sudah clear. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring isu ini untuk kepentingan politik menjelang Pilkada," papar Martyn.

Martyn mengimbau, sebaiknya pemerintah tetap berjalan dalam koridor yang telah disepakati. Jika keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan main kenapa harus memperlambat proyek yang merupakan solusi atas berbagai permasalahan termasuk penyediaan air bersih nantinya.

"Jika pemerintah sudah yakin proyek ini clear, sebaiknya jalankan saja. Pada saat bersamaan terus berikan pemahaman pada masyarakat terkait urgensi reklamasi bagi penataan kota Jakarta. Jika diperlukan, pemerintah dapat mengundang penolak reklamasi untuk duduk satu meja agar mereka paham betul alasan pemerintah," ucap Martyn.

Mantan Menteri Lingkungan, Emil Salim sebelumnya menilai reklamasi yang dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Pantai Utara Jakarta banyak manfaatnya. Dia menegaskan reklamasi bukanlah kebijakan yang keliru. Emil menyatakan berbagai isu yang menjadi perhatian publik terkait reklamasi sesungguhnya bisa diselesaikan dengan rekayasa teknik yang baik.

"Reklamasi tidak keliru. Justru ini akan dapat memberikan banyak manfaat dan bisa dikelola dengan baik," kata Emil.

Menurut Emil, pengembangan kawasan Jakarta Utara sangat dibutuhkan untuk menyongsong visi Indonesia 2045 yang telah digagas pemerintahan sebelumnya. Langkah ini penting untuk dilaksanakan mulai sekarang karena pengembangan kawasan baru memerlukan waktu panjang.

Reklamasi juga diperlukan lantaran harga tanah di Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika disinergikan dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pengembangan Pantai Utara Jakarta juga akan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Termasuk persoalan penyediaan air bersih dan penanggulangan banjir rob yang akan menjadi ancaman Jakarta dalam beberapa tahun ke depan.

"Rencana reklamasi bukanlah barang baru. Saat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden 2013 lalu, reklamasi juga sudah dikaji secara mendalam. Akhir bulan lalu saya juga sudah bertemu Presiden Joko Widodo terkait kajian reklamasi tersebut dan saat ini masih menunggu respon beliau," kata dia.