Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru di Kalimantan Timur. Dalam pemindahan tersebut, sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang berasal dari kementerian/lembaga pusat rencananya akan ikut turut serta.

Lantas, para PNS tersebut akan tinggal di mana?

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan membuat hunian berbentuk vertikal bagi para PNS di ibu kota baru. Tempat tersebut akan diberi nama sebagai rumah susun dinas atau apartemen dinas.

"Nanti desainnya karena Kalimantan itu paru-paru dunia, maka bangunannya mengarah ke atas, vertikal. Namanya bukan lagi rumah dinas, tapi rumah susun dinas atau apartemen dinas," ujar dia di Jakarta, Rabu (18/9).

Mengutip data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, di ibu kota baru nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum. Rumah dinas diperuntukkan bagi PNS yang bekerja di sana namun tidak dapat dimiliki secara pribadi. Sedangkan rumah umum bakal disediakan pengembang dan dapat dibeli lewat kocek pribadi.

Adapun untuk rumah dinas kelak akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) dan rumah tapak atau landed house. Rusun diberikan bagi pejabat eselon II dan ASN lainnya, sementara untuk pejabat kementerian/lembaga disediakan rumah dinas tapak.

Untuk ketersediaan rumah umum yang akan diperjualbelikan, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah akan menggandeng swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Kalau rumah dinas/negara tentu (lewat) APBN. Sedangkan rumah umum (komersil) baru KPBU," ujar Khalawi kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com