Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali melantik pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan mengangkat satu pejabat pelaksana tugas pada Rabu (26/2). Kedua pejabat tersebut yakni, Nilanto Perbowo yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), kini diangkat menjadi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, Irjen (Pol) Antam Novambar diangkat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekjen. Saat ini, Antam masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam amanatnya, Menteri Edhy menegaskan pergantian merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi.

"Pergantian ini adalah hal normal dalam organisasi, penyegaran," kata Edhy di Gedung Mina Bahari IV dikutip dari keterangan kementerian di Jakarta.

Selain itu, Menteri Edhy mengajak seluruh jajarannya untuk selalu berpikir dan berwawasan terbuka. Ia berharap kebersamaan dan kekompakan menjadi semangat dalam setiap langkah ke depan.

"Kita diberikan mandat, bidang yang sangat membanggakan, dan saya berharap kebersamaan dan kekompakan menjadi kunci semangat kita," sambungnya.

Melalui semangat kebersamaan tersebut, Menteri Edhy optimis Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu menjadi lembaga yang turut serta menyumbangkan pertumbuhan ekonomi bagi negara.

"Semangat ini yang membuat kita membesarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kementerian yang mampu menyumbangkan ekonomi yang besar di Indonesia," terangnya.

Menteri Edhy Keluhkan Kecilnya Anggaran KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali menyinggung anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp6,45 triliun kepada kementeriannya. Anggaran itu dinilai tidak cukup untuk mendanai seluruh program dari KKP.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020 di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, (4/2).

Menteri Edhy mengatakan, bahwa sebelum dirinya diumumkan menjadi Menteri KKP ini, dia sudah diperintahkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan hal penting, yakni membangun komunikasi dengan nelayan, dan membangun perikanan budidaya.

"Bangun komunikasi dengan nelayan, artinya ini luas sekali, kelihatannya satu kalimat tapi intinya adalah bagaimana saya sebagai menteri mampu mengakomodir semua kepentingan di sektor ini, baik nelayan perorangan, nelayan kelompok, korporasi provinsi, kabupaten, kota, maupun nelayan yang skalanya jauh lebih besar lagi skala industri," kata Edhy.

Kemudian dia menyinggung anggaran KKP yang diberikan pemerintah harus saling berdampingan atau cukup. Dia sedikit menyesalkan karena anggaran untuk KKP hanya Rp6,45 triliun, padahal sebelumnya anggaran KKP pernah sampai Rp11 triliun lebih.

"Kita pernah mendapat anggaran Rp11 triliun lebih, saya saksi waktu itu, tiba-tiba berangsur turun turun turun hingga Rp5 triliun dan sekarang Rp6,45 triliun, tadinya mau dikasih DPR itu Rp4,57 triliun tapi dirjen, irjen, dan sekjen berjuang demi kami akhirnya Rp6,45 triliun bisa dibayangkan kalau anggaran saat ini Rp4,57 triliun. Kalau dulu tahu bakal jadi menteri KKP saya bakal minta anggaran Rp15 triliun saja sekalian," ungkapnya.