Edhy Prabowo

Selain Johnny G Plate, ada empat menteri yang terjerat dalam kasus korupsi. Di mana kesamaan dari kelima menteri ini adalah kader partai pendukung pemerintah.

Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi dan menahannya. Dia diduga terlibat penyelewengan dengan kerugian negara Rp8 triliun lebih terkait proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Uang hasil rampasan tersebut disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Eksekusi terpidana perkara suap ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dilakukan KPK berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dugaan pencucian uang oleh Edhy bakal dikejar KPK lantaran politikus Partai Gerindra itu diduga membeli aset menggunakan uang hasil pidana. Salah satu aset yang ditemukan KPK yakni berupa tanah dan vila.

Sebelum memutuskan untuk melakukan upaya hukum lanjutan, KPK masih menunggu salinan lengkap putusan MA. Menurut Alex, setelah salinan putusan lengkap diterima, KPK akan mempelajari untuk kemudian mengajukan upaya PK.

Wakil Ketua KPK: Ini memunculkan anekdot , jangan lihat hukumnya, tapi lihat siapa hakimnya. Ini yang menurut saya harus menjadi pekerjaan rumah Mahkamah Agung

Diketahui putusan kasasi MA ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK. Jaksa KPK menuntut Edhy Prabowo penjara 5 tahun. Tuntutan KPK itu diamini Pengadilan Tipikor dengan vonis 5 tahun penjara.

Hasilnya, kata Andi, majelis hakim kasasi memandang hal itu sebagai perbuatan yang meringankan terdakwa sehingga majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menurut Majelis Hakim Kasasi, faktor yang meringankan terdakwa adalah kinerja baik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Lalola mendesak agar MA membuat panduan pemidanaan untuk pasal suap sehingga masalah ketidakjelasan alasan meringankan maupun memberatkan lebih jelas dan terukur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait vonis putusan Mahkamah Agung (MA) yang memotong masa hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. MA sebelumnya memutuskan memotong vonis Edhy Prabowo dari 9 menjadi 5 tahun penjara.

Juru Bicara MA, Andi Samnsan Nganro mengatakan, pihaknya mengurangi vonis Edhy lantaran vonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap Edhy tak mempertimbangkan hal yang meringankan. Menurut para hakim MA, selama menjadi Manteri KKP, Edhy memiliki jasa besar.

Selain meringankan vonis Edhy, MA juga meringankan vonis pidana tambahan terhadap Edhy. MA menjatuhkan pidana tambahan terhadap Edhy berupa pencabutan hak politik Edhy selama 2 tahun dari awalnya 3 tahun.

Kasasi yang diajukan Edhy Prabowo membuat status hukumnya belum berkekuatan tetap. KPK yakin hakim MA akan profesional menyikapi kasasi yang diajukan Edhy.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan tim kuasa hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. PT DKI memperberat vonis Edhy dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terancam dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan TPPU Edhy Prabowo setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Menurut Kurnia, ada sejumlah alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan 20 tahun penjara terhadap Edhy. Pertama, Edhy melakukan korupsi saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Kedua, praktik korupsi suap ekspor benih lobster terjadi saat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons diperberatnya vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.