Menteri Basuki: Biaya relokasi korban gempa Palu capai Rp 6 triliun

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan merelokasi pemukiman warga korban gempa bumi dan tsunami Palu, Sulawesi Tenggara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut, total anggaran yang dibutuhkan untuk menata ulang Palu sekitar 6 triliun.

"Masterplan belum jadi, tapi diperkirakan oleh kita Rp 5 triliun - Rp 6 triliun," kata Basuki usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/10).

Rencana relokasi permukiman dilakukan lantaran sebagian kawasan di Palu tidak layak untuk dibangun ulang. Misalnya di Petobo dan Balaroa, daerah tersebut mengalami pergerakan tanah dan fenomena likuefaksi.

"Di Palu itu ada tiga hal. Ada gerakan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Sehingga sudah tidak mungkin dibangun di tempat semula. Ini sudah berubah semua, sehingga kita mau bangun Palu baru," jelasnya.

Basuki menerangkan, pemerintah telah menyiapkan tiga lokasi alternatif untuk Palu baru, yakni Duyu, Tondok, dan Pembewe. Lokasi tersebut tentunya jauh dari jalur patahan sesar. Kendati demikian, pemerintah masih meneliti lebih jauh mengenai kelayakan tiga kawasan itu sebagai tempat relokasi pemukiman warga.

Pembangunan Palu baru ditargetkan mulai tahun 2019. Sembari menunggu rampungnya pembangunan, pemerintah menyediakan hunian sementara (Huntara) untuk korban bencana Palu.

"Itu ada sekitar 1.200 huntara, kita hitung dari jumlah pengungsi. 1 Huntara kira-kira sepuluh keluarga, dilengkapi dengan MCK, dapur umum dan kehidupan lainnya," papar Basuki.

Khusus pembersihan kota Palu akibat gempa dan tsunami, tim sudah bekerja cepat. Basuki menargetkan pembersihan kota dilakukan paling lama dua minggu. Selanjutnya dilakukan perbaikan infrastruktur umum seperti sekolah, universitas dan rumah sakit.