Menko Luhut: Pertama Kali Indonesia Miliki Buku Putih Diplomasi Maritim

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim untuk pertama kalinya Indonesia kini memiliki buku putih diplomasi maritim.

Luhut dalam Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, mengatakan buku putih diplomasi maritim itu berisi tentang pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

"Ini pertama kalinya Indonesia punya dokumen tentang bagaimana sikap kita dalam mengelola laut kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini saya kira satu-satunya kebijakan kelautan terpadu di ASEAN," katanya.

Luhut menjelaskan awal penyusunan buku putih diplomasi maritim tersebut. Menurut dia, penyusunan pedoman kebijakan kelautan itu merupakan instruksi Presiden Jokowi yang sejak awal pemerintahannya punya visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui buku putih itu, pemerintah akan menyusun kebijakan-kebijakan soal kelautan dengan tujuh pilar utama, yakni pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan dan penegakan hukum dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan; ekonomi maritim; pengaturan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya maritim; dan diplomasi maritim.

"Pedoman ini dipandu enam prinsip utama, yaitu wawasan Nusantara; pembangunan berkelanjutan; ekonomi biru; integrasi dan transparansi; partisipasi; serta pemerataan dan kesetaraan," ujarnya.