Mencari Penyebab LG Tak Jadi Investasi Rp130 Triliun di Indonesia

Ronny P. Sasmita, menyoroti sejumlah persoalan yang diyakini menjadi penyebab melemahnya iklim investasi di Indonesia belakangan ini.

Siti Ayu Rachma
Oleh Siti Ayu Rachma - Reporter
Mencari Penyebab LG Tak Jadi Investasi Rp130 Triliun di Indonesia
Mencari Penyebab LG Tak Jadi Investasi Rp130 Triliun di Indonesia (Merdeka.com)

Kabar mengejutkan datang dari salah satu raksasa industri baterai dunia, LG Energy Solution. Perusahaan asal Korea Selatan ini memutuskan untuk mundur dari proyek investasinya di Indonesia. Nilai investasi yang ditarik bukanlah angka kecil mencapai 11 triliun won atau setara dengan USD 7,7 miliar, atau sekitar Rp130 triliun. 

Namun demikian, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa LG Energy Solution tidak mengundurkan diri dari sebagian investasinya di proyek ekosistem baterai, tetapi Pemerintah Indonesia yang meminta LG mundur. Keputusan ini diambil pemerintah karena negosiasinya berjalan terlalu lama. Rosan mengatakan negosiasi dengan LG telah berjalan selama lima tahun sejak 2020.

"Jadi dikatakan bahwa dari sana (LG) memutus, sebetulnya lebih tepatnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kenapa dikeluarkan surat itu? Karena, memang negosiasi ini sudah terlalu lama, sedangkan kami ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat karena negosiasinya sudah berlangsung lima tahun," kata Rosan saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/4) malam.

Pengamat Ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menyoroti sejumlah persoalan yang diyakini menjadi penyebab melemahnya iklim investasi di Indonesia belakangan ini.

"Secara umum, masalah ekonomi investasi di Indonesia mulai kurang bagus,” ujar Ronny kepada merdeka.com, Kamis (24/4).

Dia menjelaskan ada beberapa isu yang secara signifikan mempengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.

"Beberapa isu mulai dari keterlibatan pemerintah yang akan meningkat tajam di dalam perekonomian real masyarakat," katanya.

Ronny pun menyinggung aspek regulasi yang dinilai menjadi batu sandungan, yang juga menyebabkan para investor lari dari RI.

"Yang kedua, ada juga undang-undang, saya pikir ya di situ," lanjutnya.

Tak hanya itu, dinamika politik juga turut memberi pengaruh. "Yang ketiga soal perkelahian politik di tingkat elit yang menciptakan ketidakpastian di tingkat investasi," tambah Ronny.

Faktor eksternal pun tak luput dari sorotan seperti tarif baru Trump yang terus berdampak pada ketidakpastian geopolitik belakangan ini. "Yang keempat termasuk juga tarifnya Trump, saya pikir berpengaruh juga gitu loh," tambah Ronny. 

Serangkaian persoalan ini menurutnya harus menjadi bahan introspeksi serius bagi pemerintah.

"Jadi ini banyak masalah yang memang harus dijadikan bahan introspeksi bagi Indonesia ke depannya untuk mempermudah dan memperlancar masuknya foreign direct investment ke Indonesia," tegasnya.

Dia menekankan investasi asing sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Karena mau tidak mau, kita butuh itu foreign direct investment ini sangat-sangat berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan seperti yang diciptakan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi ini harus menjadi introspeksi menyeluruh kenapa mereka bisa membatalkan investasinya," katanya.

Ronny pun menyarankan pendekatan yang lebih langsung dan terbuka dari pihak pemerintah kepada LG. "Realnya, pemerintah tentu harus mengajak berbicara langsung ya dari hati-hati, kalau bahasanya pertanyaan antara LG group-nya dengan pemerintah, ada apa sebenarnya, apa kendalanya dan sebagainya gitu," ujarnya.

Dia bilang nilai investasi sebesar Rp130 triliun tentu bukan angka yang bisa dianggap remeh. Dalam kenyataannya jumlah tersebut memikiku multiplayer effect yang besar kepada perekonomian termasuk juga penyerapan lapangan pekerja.

"Karena angka Rp130 juta itu angka yang cukup besar untuk investasi luar negeri. Dan dalam tataran realnya akan mempunyai multiplayer effect yang besar kepada perekonomian termasuk juga penyerapan lapangan pekerja, ada transfer teknologi dari LG untuk Indonesia, ada mitra-mitra lokal yang akan diajak untuk berlebar di situ. Dan ini multifly effect-nya sangat besar gitu," jelasnya.

Menurut Ronny, langkah awal yang harus dilakukan Indonesia adalah melakukan evaluasi menyeluruh. "Jadi yang harus dilakukan Indonesia pertama introspeksi dulu, diri dulu. Apa sih sebenarnya masalahnya gitu," katanya.

Dia juga mengingatkan pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan ini perlu mengkaji ulang reaksi pasar yang cenderung negatif. 

"Gak ada salahnya pemerintah yang udah berjalan beberapa bulan ini mengevaluasi dulu, kenapa pasar reaksinya negatif selama ini, kenapa investor wait and see, tidak langsung terjun bahkan ada yang cancel gitu. Ini kan harus dibicarakan oleh pemerintah dan dievaluasi gitu," tambah dia.

Ronny mengakui bahwa beberapa langkah pemerintah seperti pengurangan impor dan dorongan untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebenarnya merupakan sinyal positif. 

"Sekalipun Prabowo melepaskan impor, mengurangi efek TKDN dan lain-lain. Ini kan sebenarnya sinyal bagus buat investor luar," ujarnya. 

Namun, dia juga mengingatkan adanya kondisi lain yang memerlukan kepastian dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik.

"Tapi ada kondisi lain yang memang harus diberi kepastian oleh pemerintah kepada pelaku pasar, terutama kondisi politik, pertarungan tingkat elit politik, potensi cawek-caweknya TNI di sektor real, begitu juga dengan kooperasi undang-undang Polri. Itu harus diberi kejelasan kepada publik bahwa ini tidak akan mengganggu pasar gitu," tegasnya.

Isu lain yang menurut Ronny perlu diperhatikan adalah dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap ekspor kendaraan listrik dari Indonesia. 

"Yang kedua, masalah reaksi Indonesia terhadap tarif Trump ini juga perlu dijelaskan. Kita tidak tahu apakah LG akan mensupply EV-nya hanya untuk Indonesia atau juga untuk di ekspor. Kalau untuk di ekspor ke Amerika, tentu juga mereka, karena tarif yang dikenakan Indonesia cukup tinggi, otomatis juga akan berpengaruh terhadap hitung-hitung bisnis mereka nanti. Itu juga bisa menjadi pertimbangan mereka membatalkan investasi di Indonesia gitu," tutup Ronny.

Rekomendasi