Luhut bentuk tim negosiasi akhiri larangan ekspor CPO ke Uni Eropa
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya akan membentuk tim baru untuk melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai larangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO).
"Jadi sekarang kita mau menegosiasi lagi kriterianya mengenai mana yang boleh ekspor mana yang tidak," kata Luhut di Jakarta, Selasa (26/6).
Tim tersebut nantinya akan masuk ke dalam tim UE dalam pembahasan kriteria-kriteria pelarangan sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak Uni Eropa saja. "Kami tidak mau mereka yang atur Indonesia, kita tidak mau mereka yang mengatur kita. Ini bangsa besar," tegasnya.
Diketahui, Luhut telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend pada Senin (25/6). Luhut mengungkapkan, diplomasi yang selama ini dilakukan telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu penundaan pelarangan penggunaan CPO menjadi 2030.
"Saya kira kelapa sawit itu kita cukup berhasil, jadi kita tunda passing out-nya ke Tahun 2030. Tapi itu memang berlaku kepada kelapa sawit yang ditanam di tanah yang tidak ramah lingkungan itu tidak bisa ekspor ke UE, cukup fair sih," ujarnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaAnies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut
Kebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.
Baca SelengkapnyaKebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bidik Afrika dan Amerika Latin buat Impor Minyak dan Gas
Negara Afrika dan Amerika Latin dipilih menjadi alternatif karena rute pengiriman tidak melintasi Timur Tengah.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKelelahan Urus Logistik Pemilu, Ketua PPS di OKU Timur Meninggal Dunia
Ketua PPS di OKU Timur sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaHari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca Selengkapnya