Merdeka.com - Bank Dunia (World Bank) telah merilis laporan terbaru terkait Easy of Doing Business 2017. Dalam laporan tersebut, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah melakukan reformasi birokrasi dengan mempermudah perizinan di sektor investasi dan bisnis. Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal. Hasilnya, Indonesia termasuk 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi.

Reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir adalah memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.

Dia mencontohkan, di Jakarta dan Surabaya proses mendapat sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar.

"Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru. Sehingga, makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/10).

Saat ini, rata-rata di Indonesia hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik. Sementara tahun lalu, butuh 79 hari untuk memperoleh sambungan listrik.

Beberapa reformasi dalam satu tahun terakhir, lanjut Chaves, ditujukan untuk mendorong penggunaan sistem online. Saat ini, seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari.

Menurutnya, keandalan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online untuk mendaftar dan membayar iuran kesehatan.

"Reformasi ini juga telah berhasil menurunkan jumlah pembayaran terkait pajak menjadi 43 per tahun, dari sebelumnya 54," kata dia.

Kendati demikian, ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. Untuk menjaga momentum reformasi, masih ada ruang untuk lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti dan implementasi kontrak.

Tahun ini, Bank Dunia mempertimbangkan hambatan terkait gender untuk tiga kelompok indikator memulai usaha, pendaftaran properti, dan penegakan kontrak. Di Indonesia, tidak ada hambatan bagi pengusaha perempuan di bidang yang diukur.

"Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik," pungkasnya.

Di wilayah Asia Tenggara, Singapura masih menjadi yang teratas dengan menempati posisi 2, atau naik satu peringkat dari sebelumnya di posisi 3. Brunei Darussalam juga naik peringkat menjadi posisi 72 dari sebelumnya 97.

Vietnam juga mencatatkan kinerja yang membaik dimana peringkat kemudahan bisnis mereka naik dari sebelumnya posisi 91 kini menjadi 82. Thailand tetap berada di posisi 46. Sedangkan, Malaysia malah turun dari posisi 22 kini menjadi 23.

Untuk posisi pertama ditempati Selandia Baru. Hong Kong berada di posisi tiga dan China posisi empat. Untuk posisi kelima adalah Korea Selatan.