Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, saat ini pihaknya tengah merancang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai jaminan tunggakan iuran kesehatan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nantinya, PMK tersebut bakal mengatur pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melunasi tunggakan Pemda kepada BPJS Kesehatan.

Sebab, dari 2014, tercatat ada beberapa Pemda yang memiliki tunggakan mencapai total sekitar Rp 1,3 triliun. "Dari 2014 sampai hari ini banyak Pemda masih utang kepada BPJS Kesehatan sekitar Rp 1,3 triliun," katanya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Kamis (7/12).

Besaran pemotongan direncanakan sebesar 37,5 persen dari alokasi DAU. "Supaya disiplin maka dipotong dulu oleh pemerintah. Tidak semuanya hanya 37,5 persen nya. Yang 62,5 persen nya tergantung Pemda karena itu otonomi," terang Mardiasmo.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan mengambil Dana Bagi Hasil (DBH) cukai rokok sebesar Rp 5,1 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

"Kalau pajak rokok itu kurang lebih Rp 5,1 triliun, itu kan dibayar kepada BPJS agar ada jaminan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada di daerah dibayarnya melalui APBD," ujarnya.

Menurutnya, penerbitan PMK mesti menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terlebih dahulu. "Perlu Perpres dulu. Karena menteri keuangan tidak boleh langsung motong DAU," tandasnya.