Kemendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Harga Pangan, Tekan Inflasi di Tengah Kenaikan Emas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengintensifkan upaya pengendalian harga pangan di wilayah masing-masing. Langkah ini krusial guna menekan laju inflasi nasional yang berpotensi meningkat. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti adanya kenaikan harga bahan pangan. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan, salah satunya akibat operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini berisiko besar terhadap kenaikan inflasi di berbagai daerah.

Meskipun inflasi nasional secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025 relatif terkendali di angka 2,86 persen, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) menunjukkan peningkatan menjadi 0,28 persen. Data ini mengindikasikan perlunya kewaspadaan dan tindakan proaktif dari seluruh pemerintah daerah. Fokus utama adalah pada komoditas pangan.

Bima Arya menjelaskan bahwa capaian inflasi provinsi secara tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,97 persen, sementara terendah di Provinsi Papua sebesar 0,53 persen. Untuk tingkat kabupaten/kota, inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kabupaten Kerinci sebesar 6,70 persen dan terendah di Kota Bandar Lampung sebesar 0,43 persen. Terdapat juga deflasi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,19 persen.

Kenaikan inflasi disumbang dari harga emas yang belakangan terus naik karena situasi global. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan, seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam. Namun, faktor yang paling signifikan terhadap inflasi tetap disumbang kenaikan harga emas.

"Emas adalah penyumbang utama inflasi pada Oktober. Namun, ada 12 daerah yang bahan pangan mengalami kenaikan, terutama telur ayam ras, karena suplai yang meningkat dari SPPG MBG. Jadi, artinya daerah harus memperbanyak suplai dan menggenjot produksi," ujar Bima Arya.

Wamendagri meminta daerah yang mengalami kenaikan bahan pangan, seperti telur ayam ras, karena meningkatnya permintaan efek dari operasional SPPG MBG, melakukan upaya peningkatan produksi. Hal ini bertujuan agar harga telur ayam ras tidak terlampau tinggi dan kembali terjangkau bagi masyarakat. Terdapat 11 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras yang perlu diantisipasi segera.

• Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras:
• Kabupaten Sambas
• Pringsewu
• Sanggau
• Minahasa
• Mempawah
• Banyuasin
• Jombang
• Jembrana
• Bengkayang
• Pidie Jaya
• Kota Solok

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat bahwa emas perhiasan telah mengalami inflasi secara tahunan selama 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022. Sejak Oktober 2025, inflasi emas perhiasan memiliki andil sebesar 0,68 persen. "Inflasi emas perhiasan Oktober 2025 sebesar 52,76 persen dan andil inflasi 0,68 persen, merupakan inflasi tertinggi sejak 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022," kata Amalia.

Amalia menjelaskan bahwa emas dianggap sebagai safe heaven dan terpengaruh kondisi geopolitik serta geoekonomi global. "Sisi inflasi di Indonesia harga yang diterima konsumen sangat dipengaruhi fluktuasi perkembangan harga emas. Artinya harga emas yang diterima konsumen, selaras dengan harga emas di pasar internasional," jelas Amalia.

Namun, di balik kenaikan harga emas ini, terdapat kabar baik yang memperlihatkan pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) cukup berhasil. Jika dicermati pada tingkat inflasi bulanan sebesar 0,28 persen, sebesar 0,21 persen disumbang oleh komoditas emas. "Artinya inflasi kita itu sebenarnya 0,07 persen jika dihitung tanpa kontribusi emas. Pengendalian inflasi kita cukup baik, dari sisi mengendalikan inflasi di luar komponen emas," katanya.

Amalia merekomendasikan kepada pemda agar tetap fokus menekan harga beberapa komoditas yang bisa dikendalikan. Komoditas tersebut meliputi beras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam, terutama di daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) seperti Sumatera Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Sumber: AntaraNews