Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19, Begini Upaya Pemerintah

Merdeka.com - Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor dalam sistem kehidupan masyarakat. Salah satu sektor strategis yang paling terdampak adalah ketahanan pangan yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. World Food Summit pada 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi saat semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang aman dan bergizi, serta dengan jumlah yang cukup demi menjalani hidup sehat dan aktif.

Adapun permasalahan yang kerap terjadi pada sektor ketahanan pangan ini adalah berkurangnya produksi yang menjadi rantai pasok pangan (supply chain). Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan akses pangan yang bisa mengancam kehidupan mereka. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) pernah mengingatkan seluruh negara di dunia bahwa pandemi COVID-19 ini dapat mengancam ketahanan pangan, dan memunculkan krisis pangan baru.

Hal ini pun terjadi dengan tidak meratanya distribusi pangan karena adanya pembatasan aktivitas di masa pandemi, sehingga ada daerah yang kelebihan pangan, di satu sisi juga banyak daerah yang kekurangan komoditas pangan. Sebagai contoh, laporan dari data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menyebutkan bahwa 10-25% kebutuhan beras di Maluku dan Kalimantan Utara mengalami defisit ketersediaan pada April 2020. Kondisi tersebut tentunya menghawatirkan, mengingat stok beras nasional pada saat itu surplus 6,35 juta ton.

Supaya hal tersebut tak sampai terjadi lagi, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu lebih aktif untuk berperan menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Lebih-lebih dalam pemanfaatan lahan, termasuk mencegah alih fungsi lahan produktif. Selain itu, Pemda juga perlu memetakan daerah rawan pangan, sekaligus mengantisipasi dampak COVID-19 yang terjadi di sana.

Upaya Pemerintah Pulihkan Ketahanan Pangan Selama Pandemi COVID-19

Acara Diskusi Daring TPB dan COVID-19 #4, diadakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), bekerja sama dengan APEKSI melalui program LOCALISE SDGs yang didanai oleh Uni Eropa, pada 1 Oktober lalu membahas topik ketahanan pangan. Acara ini menghadirkan beberapa narasumber yang menjelaskan bagaimana pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk mempercepat pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 melalui ketahanan pangan. Diskusi itu pun juga menjelaskan beragam hal yang perlu dilakukan Pemda untuk mengantisipasi situasi ketahanan pangan di masa pandemi, terutama dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan lahan tak produktif menjadi lahan produktif, kemudian bekerjasama dengan daerah lain dan Pemerintah Pusat untuk memastikan rantai distribusi yang lancar dengan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Selain itu, Pemda juga perlu menjaga stabilitas harga pangan di daerah dengan memastikan diversifikasi pangan di daerah yang selama ini didominasi beras. Hal tersebut dipaparkan oleh Dr. Ir. Agung Hendriadi M.Eng selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

©Presentasi dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

Menariknya, hasil diskusi juga memaparkan pentingnya peran Pemda dalam mengembangkan pertanian modern: pertanian 4.0 (smart farming). Hal ini pun sudah dilakukan Pemerintah Kota Makassar selama 2 tahun. Mereka memanfaatkan artifical intelligence untuk urban farming. Secara nyata, hal tersebut diimplementasikan dengan memasang alat pendeteksi pertanian yang efektif di tengah pemukiman kota yang padat penduduk. Caranya dengan mengontrol sistem penyiraman, pengendalian hama, dan kualitas udara berbasis komputer satelit selama dua tahun.

Ketahanan Pangan Juga Perlu Dilihat dari Sisi Konsumsi ©Presentasi dari IPB SDGs Network

Selain itu, Dr. Bayu Krisnamurthi selaku koordinator IPB SDGs Network juga menyampaikan poin penting dalam diskusi tersebut. Menurutnya, paradigma tentang ketahanan pangan juga perlu diubah. Bukan saja dilihat dari sisi produksi, tetapi juga konsumsi. Misalnya saja, di Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui ada 5.200 penderita gizi buruk dari 5.4 juta penduduk. Selain itu 1 dari 3 balita Indonesia stunting akibat sanitasi dan akses air bersih yang buruk. Inilah kenapa saat berbicara pangan, maka juga harus memikirkan soal kandungan gizinya juga. Dari sini kemudian dirumuskan jika produksi dan konsumsi yang berkelanjutan penting dilakukan sebagai solusi untuk menjaga ketahanan pangan.

Pada akhirnya, beragam tantangan dan perkembangan yang dilakukan melalui program ketahanan pangan akan berkaitan dengan upaya Pemda dalam memberikan bantuan sosial dari segi pangan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kedua hal tersebut selain merupakan bentuk respon terhadap dampak pandemi, juga bertujuan melindungi masyarakat akibat kehilangan pekerjaan dan akibat kondisi ekonomi yang melemah. Salah satu hal yang penting untuk terus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data yang efektif. Tujuannya agar bisa mewujudkan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan, sehingga menjaga daya beli masyarakat maupun membantu kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Ketahui informasi selengkapnya di sini. (mdk/tmi)