IBC Soroti Pentingnya Fondasi Berkelanjutan di Balik Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
Penguatan yang lebih struktural tetap dibutuhkan, terutama melalui peningkatan kepastian berusaha (certainty) dan kualitas sumber daya manusia (capability).
Indonesian Business Council (IBC) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen perlu dibaca tidak hanya dari besaran angkanya, tetapi juga dari sumber dan keberlanjutannya. Capaian dalam satu kuartal belum cukup untuk menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah masuk ke lintasan pertumbuhan baru yang lebih tinggi.
Penguatan yang lebih struktural tetap dibutuhkan, terutama melalui peningkatan kepastian berusaha (certainty), kualitas sumber daya manusia (capability), dan modal (capital).
Chief Economist IBC, Denni Purbasari, mengingatkan bahwa pertumbuhan pada kuartal I 2026 belum secara otomatis menunjukkan perubahan arah ekonomi secara struktural.
"Pertumbuhan kuartal pertama banyak dibantu oleh perluasan Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan efek basis rendah dari tahun sebelumnya akibat efisiensi belanja. Karena itu, pertumbuhan yang tinggi pada kuartal I 2026 ini belum cukup untuk membawa kita pada kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia telah masuk dalam lintasan pertumbuhan baru yang lebih tinggi dalam arti berkelanjutan," ujarnya.
Realisasi MBG dan pembangunan KDMP diduga menjadi alasan utama mengapa konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen (y-o-y) sehingga berkontribusi sebesar 23 persen terhadap pertumbuhan kuartal I 2026.
Dari sisi produksi, peran MBG dan KDMP ini juga terlihat pada pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (13,14 persen) serta pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi yang semula 2,18 persen pada kuartal I 2025 menjadi 5,49 persen pada kuartal I 2026.
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi rumah tangga, yang menempati 53 persen PDB, menjadi kontributor utama pertumbuhan pada kuartal I 2026. Dengan pertumbuhan 5,52 persen, konsumsi rumah tangga menyumbang 52 persen dari pertumbuhan pada kuartal I.
Namun, angka konsumsi yang tinggi tersebut belum tentu berarti kesejahteraan meningkat secara merata. Hal ini disebabkan oleh selama setahun terakhir upah riil para pekerja hanya meningkat sekitar 2 persen setelah memperhitungkan inflasi.
"Untuk membuat pertumbuhan berdampak pada peningkatan kesejahteraan banyak orang, Pemerintah perlu mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan berkualitas. Hanya dengan cara ini, pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang merata dan berasosiasi dengan peningkatan taraf hidup rakyat," kata Denni.