Fakta Mengejutkan: Bulog Hentikan Pembelian GKP Petani, Gubernur Babel Turun Tangan Cari Solusi

Pangkalpinang, 21 September – Para petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah menghadapi keresahan serius setelah Perum Bulog Cabang Bangka secara mendadak menghentikan pembelian gabah kering panen (GKP) dari mereka. Keputusan ini memicu kekhawatiran besar, terutama di sentra pertanian padi seperti Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan, yang selama ini mengandalkan Bulog sebagai pembeli utama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan kekecewaannya atas kebijakan tersebut dan langsung mengambil tindakan cepat. Ia menegaskan bahwa penghentian pembelian GKP ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan berpotensi merugikan para petani. Gubernur berjanji akan segera mencari jalan keluar agar aktivitas pertanian tetap bergairah dan program swasembada pangan di daerah tidak terganggu.

Menyikapi situasi ini, Gubernur Hidayat Arsani telah menghubungi Kepala Bulog Cabang Bangka untuk meminta penjelasan dan solusi konkret. Pertemuan antara Gubernur dan pihak Bulog dijadwalkan pada Senin, 22 September, untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini. Tujuannya adalah menemukan solusi yang adil bagi petani dan memastikan keberlanjutan produksi padi di Bangka Belitung.

Penghentian pembelian gabah kering panen (GKP) oleh Bulog telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan petani padi, khususnya di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan. Mereka merasa dirugikan karena kehilangan pasar utama yang menawarkan harga stabil sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Situasi ini memaksa petani untuk mencari alternatif penjualan, yang seringkali menawarkan harga lebih rendah dan tidak menguntungkan.

Gubernur Hidayat Arsani tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Ia langsung menyatakan keprihatinannya, "Saya sangat menyayangkan Perum Bulog menghentikan membeli gabah kering panen petani ini." Keresahan petani menjadi perhatian utama Gubernur, yang melihat dampak langsung pada kesejahteraan mereka dan stabilitas pangan daerah.

Tidak hanya menyampaikan kekecewaan, Gubernur Hidayat Arsani segera bertindak. Ia menghubungi Kepala Bulog Cabang Bangka untuk menanyakan langsung alasan di balik penghentian pembelian GKP. "Kenapa Bulog tidak membeli gabah kering panen (GKP)? Inikan tidak sesuai kesepakatan. Saya minta Bulog harus ada solusi yang tidak merugikan petani," tegas Gubernur, menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan petani.

Kepala Bulog Cabang Bangka, Akhmad Fahmi, memberikan jawaban singkat terkait penghentian pembelian GKP tersebut. Menurut Fahmi, "Kuota Bulog untuk membeli sudah habis. Petani bisa menjual GKP kepada pihak swasta." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kapasitas pembelian Bulog telah mencapai batasnya, sehingga mereka tidak dapat lagi menyerap hasil panen petani.

Meskipun Bulog menyarankan petani untuk menjual kepada pihak swasta, Gubernur Hidayat Arsani khawatir bahwa hal ini akan merugikan petani secara signifikan. Harga yang ditawarkan oleh swasta seringkali lebih rendah dari HPP yang ditetapkan pemerintah, mengurangi pendapatan petani. Kerugian ini dapat menurunkan minat petani untuk terus menanam padi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada program swasembada pangan.

Gubernur menekankan bahwa penghentian pembelian GKP oleh Bulog bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan pertanian padi. "Stopnya Bulog membeli GKP petani ini tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan petani padi dalam mendukung program swasembada pangan," ujarnya. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil langkah konkret dengan menjadwalkan pertemuan mendesak. "Besok red-Senin (22/9) kita akan melakukan pertemuan dengan Bulog untuk mencari solusi penghentian pembelian GKP ini, agar para petani kembali bergairah mengembangkan usaha pertaniannya," kata Gubernur Hidayat Arsani.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan atau kebijakan baru yang menguntungkan petani dan menjaga stabilitas harga gabah. Gubernur berharap Bulog dapat menemukan mekanisme lain atau solusi alternatif agar petani tidak terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga yang tidak layak kepada pihak swasta. Ini penting untuk menjaga semangat petani dalam berproduksi.

Melalui upaya ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa program swasembada pangan tetap berjalan lancar dan kesejahteraan petani terlindungi. Solusi yang ditemukan harus mampu mengembalikan kepercayaan petani terhadap sistem pembelian gabah, sehingga mereka dapat terus berkontribusi pada ketahanan pangan Bangka Belitung dan nasional.

Sumber: AntaraNews