Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Hafidz Tohir, menanyakan urgensi pemindahan Ibu Kota yang dicanangkan pemerintah. Padahal, menurutnya, kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.Dia mencontohkan untuk kajian saja pemerintah memerlukan Rp 7 miliar. Di mana, dana tersebut seharusnya bisa untuk pengentasan angka kemiskinan."Kalau kita masih susah kenapa harus pindah Ibu Kota? Kita dipilih oleh rakyat, Presiden juga harusnya kita berpihak kepada rakyat," katanya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin(24/7)."BPS dengan lantang mengatakan rakyat miskin hidup dengan Rp 11.000 per hari itu cukup, sedangkan naik bis saja sudah butuh Rp 10.000, belum lagi bayar listrik Rp 150.000 per bulan untuk rumah kecil dan keperluan biaya sekolah," tambahnya.Achmad menilai Indonesia tidak perlu tergesa-gesa memindahkan Ibu Kota. "Jangan menganggarkan sesuatu yang belum saatnya, belum saatnya kita melakukan itu (Pemindahan Ibu Kota)," pungkasnya.
DPR sentil rencana pemindahan Ibu Kota saat kemiskinan masih tinggi
DPR sentil rencana pemindahan Ibu Kota saat kemiskinan masih tinggi. Dia mencontohkan untuk kajian saja pemerintah memerlukan Rp 7 miliar. Di mana, dana tersebut seharusnya bisa untuk pengentasan angka kemiskinan. Achmad menilai Indonesia tidak perlu tergesa-gesa memindahkan Ibu Kota.
Advertisement
Rekomendasi