Bos Danantara Target Dividen BUMN Tembus Rp750 Triliun, Larang Perusahaan Poles Laporan Keuangan

CEO Danantara, Rosan Roeslani optimistis dividen BUMN bisa terus mengalami kenaikan. Untuk 2025 ini, ia optimistis nominalnya bisa tembus hingga Rp140 triliun. 

"Dividen kita kurang lebih itu pada tahun ini kita terima secara bertahap itu kurang lebih mencapai Rp140 triliun," ujar Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/10).

Ke depan, menghitung bahwa dividen BUMN per tahunnya mencapai Rp150 triliun. Sehingga Danantara bisa mengoleksi Rp750 triliun dalam 5 tahun ke depan. 

"Kalau kita kali 5 berarti nilainya Rp750 triliun. Itu dalam 5 tahun ke depan yang kita bisa investasikan. Dan itu semuanya kalau saya bilang itu dana equity ya, saya belum leverage nih," ungkapnya.

"Kalau cari pinjaman saya bisa kalikan lima. Itu nilainya cukup sangat signifikan," jelasnya.

Jika dividen BUMN terdongkrak, Rosan meyakini ekonomi hingga pendapatan domestik bruto (PDB) atau GDP nasional bakal ikut terangkat. "Sekarang total GDP kita USD 1,5 - USD 1,6 triliun. Itu akan terus berkembang dan terus bertumbuh," imbuhnya. 

Pada kesempatan sama, Rosan juga melarang perusahaan-perusahaan BUMN untuk memanipulasi laporan keuangan. Pasalnya, ia menemukan adanya sejumlah BUMN besar yang kerap mempercantik laporan keuangan. 

"Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena laporannya tidak sesuai dan tidak benar," kata Rosan.

"Karena saya bilang, di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi bagi dividen mesti pinjam duit dulu," tegasnya. 

Menurut dia, permintaan itu selaras dengan kebijakan penghapusan bonus pembagian laba, atau tantiem bagi komisaris BUMN. Rosan menduga adanya aksi licik dari beberapa komisaris BUMN, untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan agar turut mengantongi tantiem.

"Karena kalau kita lihat normalnya di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau istilahnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik," ujar dia. 

"Kan fungsinya pengawasan. Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi, tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya mempercantik buku. Istilahnya laporan keuangannya dibedakin supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," ungkapnya.