Beranikah China Turunkan Pasukan Militer untuk Intervensi Rencana Iran Tutup Selat Hormuz? Begini Kata Analis

Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah menyusul kemungkinan aksi militer terhadap Iran memunculkan kekhawatiran akan terganggunya jalur vital energi dunia di Selat Hormuz. Namun, seorang analis terkemuka Amerika Serikat menilai kecil kemungkinan China akan menggunakan kekuatan militernya untuk menjaga jalur tersebut.

Melansir dari South China Morning Post, Kepala Eksekutif Center for a New American Security (CNAS), Richard Fontaine menyatakan meskipun China sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah, pendekatan Beijing tidak akan berbentuk intervensi militer.

“Pendekatan China lebih pada diplomasi tenang dan perlindungan kepentingan nasional, bukan pengerahan militer,” ujar Fontaine dalam konferensi pers CNAS, Senin (23/6).

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa serangan udara AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dapat memicu Teheran untuk memblokir Selat Hormuz, jalur yang dilewati sekitar 20 persen dari pengiriman minyak dunia.

Fontaine mencontohkan insiden tahun lalu ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran melakukan serangan di Laut Merah. Dalam kasus itu, China tidak menanggapi dengan pengerahan militer, tetapi justru mencapai kesepakatan terpisah dengan kelompok tersebut untuk melindungi kapal-kapal berbendera China.

“China bertindak, tetapi hanya untuk menyelamatkan kepentingannya sendiri,” ujarnya.

Meskipun pada awal 2025 sekitar 16 persen impor minyak mentah laut China berasal dari Iran, analis CNAS tetap yakin bahwa kebijakan Beijing akan diarahkan pada stabilitas ekonomi jangka panjang dan bukan konfrontasi militer terbuka.

Beijing diketahui menjadi mitra dagang utama Iran, dengan investasi besar meskipun dikenai sanksi internasional. Sejak 2021, kedua negara menandatangani perjanjian strategis berdurasi 25 tahun senilai sekitar US$400 miliar yang mencakup sektor energi, infrastruktur, dan transportasi.

Kesepakatan ini memberikan akses jangka panjang kepada China terhadap minyak Iran dengan harga diskon, sekaligus memperkuat posisi Iran dalam inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang menghubungkan pasar Tiongkok dengan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.

Menurut laporan Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok pada 2021, sekitar sepertiga perdagangan Iran kini dilakukan dengan China.

Untuk menghindari sanksi, kedua negara juga telah membangun sistem alternatif dari dominasi dolar AS, termasuk penggunaan renminbi, barter, hingga pengoperasian “armada gelap” kapal tanker untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi.

Situasi ini, menurut para analis, juga diamati secara cermat oleh Beijing dalam konteks geopolitik yang lebih luas, termasuk kemungkinan implikasinya terhadap strategi China di Selat Taiwan.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang harus disatukan, jika perlu dengan kekuatan militer. Sementara itu, AS tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, tetapi menentang upaya kekerasan untuk merebutnya dan tetap berkomitmen memasok senjata ke pulau tersebut.

Direktur Program Pertahanan CNAS, Stacie Pettyjohn mengatakan meski China akan mencermati krisis Timur Tengah ini, pendekatannya terhadap Taiwan akan berbeda secara signifikan.

Dia menjelaskan keberhasilan serangan presisi di Iran hanya terjadi karena sistem pertahanan udara negara itu sudah dilemahkan oleh serangan sebelumnya, sedangkan dalam skenario Taiwan, China diperkirakan akan lebih siap secara militer.

Di sisi lain, meski AS telah meningkatkan postur militernya di kawasan Teluk, para analis CNAS menyebut bahwa meningkatnya eskalasi konflik justru menyulitkan Washington untuk merealisasikan pergeseran fokus strategisnya ke kawasan Indo-Pasifik.

“Selama ancaman pembalasan tetap tinggi, aset militer tambahan akan terus dibutuhkan di Timur Tengah,” kata Pettyjohn.

Fontaine menambahkan bahwa setiap krisis baru di Timur Tengah memperlambat agenda strategis AS untuk berfokus pada Asia.

“Tahun lalu saya menulis buku tentang bagaimana AS berharap dunia akan tenang agar bisa fokus ke China dan Asia. Tapi kini sudah tahun 2025, dan kita belum sampai ke titik itu,” ungkapnya.

CNAS menegaskan konflik ini masih jauh dari kata selesai. Fontaine memperingatkan agar dunia tidak lengah dalam membaca dinamika krisis yang sedang berkembang.

“Satu-satunya rekomendasi saya: jangan pernah mengira ini sudah berakhir. Ini bukan akhir dari konflik AS-Iran. Ini hanya awal dari babak baru dalam cerita tersebut,” tutupnya.