Tuding Pancing Pengkhianatan, Korea Utara Putuskan Komunikasi dengan Korea Selatan

Kabar mengejutkan datang dari Korea Utara dan Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara mengutarakan siap memutuskan segala komunikasi dengan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan pemerintahan Kim Jong-Un merasa kesal akibat tindakan negara tetangga.

Menurutnya, Korea Selatan telah memancing masyarakat Korea Utara untuk berkhianat. Dilaporkan oleh Channel News Asia, Selasa (9/6/2020), tindakan pertama Korea Utara yakni memutuskan hotline antar Korea.

Pemutusan Hotline

Melansir dari Liputan6.com, Selasa (9/6/2020), pemutusan hotline antara Korea Utara dan Korea Selatan akan diakhiri Selasa siang ini. Dengan adanya pemutusan ini, hotline antar kantor militer dan kantor presiden juga akan ikut merasakan dampaknya. Kendati begitu, kantor berita Yonhap menyatakan, jalur komunikasi militer antar Korea masih normal.

"Komunikasi (militer) masih beroperasi normal. Kita menelepon Korea Utara dua kali hari ini," ujar pihak Kementerian Pertahanan Korsel.

Alasan Adanya Peringatan Pemutusan

Diketahui, alasan adanya peringatan pemutusan hotline karena aktivis Korea Selatan kerap mengirimkan leaflet anti-Korut di sepanjang perbatasan. Melihat hal itu, pejabat top Korea Utara meminta tindakan tersebut berhenti.

Tak hanya itu, pejabat berpengaruh seperti Kim Yo-jong, adik Chairman Kim, juga turut memberikan ancaman pemutusan jalur komunikasi. Sebab, KCNA, media negara Korea Utara mengatakan kampanye leaflet tersebut sebagai taktik licik. Pihaknya juga menuding pemerintah Korea Selatan tidak bertanggung jawab atas tindakan penyebaran leaflet tersebut.

Peringatan dari Adik Kim Jon-Un

Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara rupanya juga memperingati Korea Selatan. Peringatan dari adik Kim Jong-Un ini bertujuan untuk mencegah pembelot mengirim selebaran ke zona demiliterisasi (DMZ) yang memisah kedua negara.Pihaknya juga mengancam akan membatalkan perjanjian militer bilateral yang baru-beru ini terjadi. Tentu saja bila aksi tersebut masih terus berlanjut seperti yang dikutip dari laman VOA Indonesia.

Disiarkan dari Kantor Berita KCNA

Kim Yo Jong yang secara tidak resmi menjabat sebagai kepala staf Kim Jon-Un ini mengeluarkan peringatan dalam pernyataan yang disiarkan melalui kantor berita KCNA pada Kamis (4/6/2020).

Adik pemimpin Korea Utara ini merujuk pada ribuan 'selebaran anti-DPRK' yang bertajuk 'Defectors from the North' baru-baru ini dibuang di sisi utara DMZ yang dijaga secara ketat. DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea merupakan nama resmi Korea Utara."Jika tindakan berniat jahat seperti itu, yang dilakukan secara terang-terangan, dibiarkan dengan dalih 'kebebasan individu' dan 'kebebasan berpendapat', pemerintah Korea Selatan tidak lama lagi akan menghadapi fase terburuk," demikian laporan KCNA.

Mundur dari Proyek Industri dan Penutupan Kantor Penghubung

Peringatan pembatalan perjanjian militer antar-Korea bertujuan untuk menghilangkan ancaman praktis perang. Hal ini sebagai akibat dari selebaran klandestin itu. Adapun pakta militer yang dicapai 2018 itu, menurutnya 'hampir tidak ada artinya'.Tak hanya itu, pemerintah Korea Utara juga akan sepenuhnya mundur dari proyek industri Kaesong serta menutup kantor penghubung bersama di kota perbatasan. Selagi Seoul, Korea Selatan tidak menghentikan tindakan hal seperti itu.Sebenarnya, pihak KCNA tidak menyebutkan pihak yang disalahkan dalam insiden itu. Akan tetapi, komentar dari Kim Yo Jong justru muncul usai mantan diplomat Korea Utara serta pembelot Korea Utara lainnya memenangkan kursi parlemen pada pemilihan umum Korea Selatan pada April 2020 lalu.