Jenderal AS Sebut Pasukan Internasional di Gaza Berjumlah 20.000 Tentara dan 12.000 Polisi Palestina

Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) Jasper Jeffers menyampaikan bahwa pasukan tersebut, yang baru dibentuk berdasarkan kesepakatan perdamaian Gaza, akan terdiri dari 20.000 tentara yang bekerja sama dengan 12.000 petugas polisi Palestina di Jalur Gaza. Pelatihan untuk ISF dan pasukan polisi Palestina direncanakan akan dilaksanakan di Mesir dan Yordania, seperti yang diungkapkan Jeffers dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diusulkan oleh Amerika Serikat, sebagaimana dilansir dari laman Antara News pada Sabtu (21/2/2026).

Lebih lanjut, Jeffers mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, dan Albania, serta otoritas Kosovo, telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan untuk ISF yang direncanakan akan dikerahkan ke Gaza. Namun, dia tidak memberikan rincian mengenai jumlah pasukan yang dijanjikan oleh masing-masing negara atau jadwal pengerahannya.

Dalam pertemuan yang sama, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sembilan negara, termasuk Kazakhstan, Azerbaijan, dan Uni Emirat Arab, telah berjanji untuk memberikan total bantuan sebesar 7 miliar dolar AS untuk Gaza, angka ini jauh di bawah perkiraan kebutuhan rekonstruksi yang mencapai 70 miliar dolar AS.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada rekonstruksi di Jalur Gaza sebelum proses demiliterisasi Hamas dilakukan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah upacara kelulusan untuk perwira Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada hari Kamis, menurut laporan yang ada.

Trump juga telah secara resmi membentuk BoP di Kota Davos, Swiss, bulan lalu. Namun, inisiatif yang dipimpin oleh AS tersebut disambut dengan skeptisisme dan ketidakpedulian dari banyak negara, yang khawatir bahwa langkah ini dapat tumpang tindih atau bahkan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan bahwa Uni Eropa memiliki keraguan serius terhadap banyak elemen BoP, termasuk ruang lingkup, tata kelola, serta kesesuaiannya dengan Piagam PBB. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut, tantangan dan keraguan dari komunitas internasional tetap ada, dan perlu ditangani dengan hati-hati agar tujuan perdamaian dapat tercapai secara efektif.