Irma DPR Ngamuk di Depan Menaker soal PHK Massal Buruh Sritex: Melimpahkan Tanggung Jawab Ke Pemerintah, ini Kurang Ajar!

Teguran keras Irma Suryani untuk Menteri Tenaga Kerja dan Sritex terkait THR karyawan.

Komisi IX DPR menggelar rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Komplek Parlemen, Senayan, jakarta, Selasa (11/3) kemarin.

Rapat kali ini membahas nasib pesangon buruh Sritex bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada karyawan terkait haknya pasca pemutusan hubungan kerja (PHK).

Irma menilai Sritex terkesan tidak peduli dengan nasib karyawannya dan telah melempar tanggung jawab penuh kepada pemerintah.

Sebut Sritex Lakukan Tindakan Amoral

Irma Suryani meluapkan kekesalannya terhadap Sritex usai mendengar laporan dari Menteri Ketenagakerjaan terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang akan dibayarkan setelah aset dijual.

Irma menilai cara tersebut merupakan akal bulus perusahaan yang dengan sengaja melimpahkannya kepada kurator.

"Saya terus terang hari ini merasa sangat sedih sekali ketika saya melihat paparan dari Pak Menteri Tenaga Kerja di sini disampaikan bahwa uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan lain-lain itu akan diterhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset itu lagu lama memang memang seharusnya begitu," tegasnya.

Lebih lanjut, Sritex juga dianggap sengaja melakukan PHK beberapa bulan menjelang lebaran untuk menghindari uang THR. Irma menganggap kebijakan tersebut sangat amoral dan merugikan karyawan.

"1-2 bulan menjelang lebaran selalu melakukan PHK. Nanti di undang-undang ketenagakerjaan yang baru, ini harus masuk dalam klausul loh perusahaan yang melakukan tindakan amoral yang seperti ini ini harus ada punishment yang jelas. Ini mau hari raya loh ya sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa yang sedang yang juga akan hari raya tiba-tiba PH," sambungnya.

Melimpahkan Tanggung Jawab ke Pemerintah

Di hadapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, Irma menjelaskan bahwa Sritex sejatinya masih memiliki 11 anak perusahaan. Bahkan ada anak perusahaan yang masih menagih utang ke Sritex. Karena alasan tersebut, Irma menuding Sritex sengaja melempar tanggung jawabnya kepada pemerintah.

"Pak menteri tahu enggak sih kalau sebenarnya Sritek itu punya anak perusahaan 11 ada 11 perusahaan dan saya mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritex yang juga menagih utangnya kepada Sritex yang bangkut yang pilot ini. Artinya Sritex ini enggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah," ujar Irma.

Menindaklanjuti hal tersebut, Irma menyarankan agar Sritex bisa meminta 11 anak perusahaanya merelokasi dana dalam rangka THR untuk para pekerjanya.

"Ini kurang ajar ini perusahaan dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK dari 11 perusahaan yang lain realokasikan anggarannya jangan semua ditimpahkan kepada pemerintah," tegasnya.

Sritex Rugikan Negara

Dukungan pemerintah terhadap Sritex nyatanya dianggap sebagai cara perusahaan mengakali kerugiannya. Menurut Irma, Sritex telah memakai pajak untuk mengatasi utangnya, namun tidak mau membayar THR karyawannya.

"Jangan mentang-mentang pemerintah mensupporting sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional terus semuanya diserahin kepada pemerintah ngemplang pajak pinjam uang segitu besar perusahaannya juga banyak tapi enggak mau bayar uang THR," kata Irman.

Irma juga meminta agar Kementerian Tenaga Kerja dapat menindak tegas Sritex yang dianggap telah keterlaluan.

"Pak Wamen ini yang bolak-balik ke sana itu tekan tekankan kepada perusahaan jangan merugikan pemerintah untungnya mereka makan tapi ketika rugi mereka serahkan semuanya kepada pemerintah, ini enggak fair," jelasnya.

Desak Sritex Lunasi Hak Karyawan

Irma memberikan sorotan terkait lambannya proses kurasi dalam proses pailit Sritex. Menurutnya, jika hal tersebut tidak selesai sebelum Idul Fitri akan membuat THR karyawan tidak terbayarkan.

"Pak menteri jangan diam-diam aja...mau lebaran ini terus THR-nya terutang. Di mana empati pemilik Sritex yang punya 11 perusahaan itu yang foto-foto dengan pekerjanya seolah-olah punya hubungan yang begitu dekat tapi mana tanggung jawabnya mana empatinya ini mau lebaran loh mau hari raya loh semua diserahkan kepada pemerintah," kata Irma.

Dalam keterangannya, Irma juga memperingatkan pemerintah agar tidak ceroboh dalam membuat kebijakan terkait Sritex.

Ia menilai nantinya akan ada kecemburuan dan cara yang sama dari perusahaan lain bilamana pailit jika pemerintah memberikan bantuan penuh tanpa ada timbal baliknya.

"Hati-hati pemerintah juga saya ingatkan karena apa nanti-nanti perusahaan-perusahaan lain yang pailit juga akan minta diperlakukan sama loh. Hati-hati jangan terjadi ada pembedaan nanti dan pemerintah sekum Menteri Tenaga Kerja juga harus hati-hati," sambung Irma.