Industri film animasi Indonesia butuh 'bapak asuh

Industri animasi Indonesia seakan dalam posisi hidup segan, mati tak mau. Ya, mungkin itu gambaran yang sering disebutkan orang-orang di industri kreatif digital. Namun, setidaknya kini mulai ada perubahan.

"Ada perubahan ke arah baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Assisten Produser Dreamtoon, Donny Sugeng Riyadi saat bincang santai dengan Merdeka.com di kantornya kawasan Senayan City, Jakarta, (26/2).

Indikatornya, kata dia, saat ini sudah banyak animator yang terus bergerak membuat animasi. Sayangnya, pergerakan baik ini bukan dari sisi industri perfilman animasinya.

"Kebanyakan dari para animator itu mengerjakan proyek dari luar. Ibaratnya hanya 'jahit' film animasi," katanya.

Kondisi seperti ini tidak bisa dibantah. Seperti buah simalakama, mau tidak mau animator harus berpikir realistis daripada mempertahankan idealisme.

"Di sisi lain, mereka pun butuh hidup," ungkapnya.

Hal ini terjadi akibat tidak adanya media yang mau menayangkan film animasi karya anak bangsa sendiri.

"Letak persoalannya itu lebih ke arah harga jual. Gambarannya, animator sudah mengeluarkan cost produksi yang mahal, tapi ketika ditawarkan di televisi, harganya jatuh. Jauh dari biaya produksi," paparnya.

Lebih jauh Donny mencontohkan misalnya cost produksi yang dikeluarkan untuk satu episode dengan durasi 11 menit membutuhkan dana Rp 100 juta. Tapi, ketika dijual ke televisi, harganya turun jauh dibandingkan cost produksi.

"Berbeda dengan sinetron-sinetron yang cost produksi hanya Rp 80 juta per episode tapi bisa dijual lebih dari itu. Makanya, tidak heran banyak sinetron yang sukses daripada film animasi," selorohnya.

Kendala-kendala untuk membangkitkan film animasi Indonesia disadari olehnya.

"Yang jelas, animator itu butuh platform dan dukungan pemerintah," tegasnya.

Sebetulnya, kata dia, dulu waktu jaman Marie Elka Pangestu menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) ada salah satu studio animasi asal Malang yang didanainya. Namun sayangnya, lagi-lagi harus kandas.

"Hanya dua atau tiga episode saja. Tayang di Indosiar juga," ujarnya.

Lalu, apakah mungkin jika hasil karya film animasi anak bangsa menggunakan media milik pemerintah seperti TVRI? Donny pun menjelaskan jika hal itu sudah pernah dibahas. Tapi, proses birokrasinya terlalu ribet.

"Harus ikutan lelang dan lain-lain," singkatnya.

Jika televisi swasta pasti berpikir profit, apakah tidak ada platform pemerintah yang mau mendukung film animasi tanah air? Semoga industri film animasi, menemukan "bapak asuh" yang sesuai.