Yang tersisa dari IGF Bali 2013

Gelaran akbar pesta internet dunia yang diklaim melibatkan multistakeholder, Internet Governance Forum (IGF) 2013 telah berakhir akhir pekan lalu. Ajang IGF di Bali diikuti oleh 2.632 peserta dari 111 negara dan diliput oleh 57 media dari seluruh dunia.

Berbagai diskusi interaktif yang disiarkan secara live melalui streaming di alamat webcast.igf2013.or.id oleh sejumlah pembicara telah memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan internet dan konten seluler di berbagai negara di belahan dunia lainnya.

Oleh Kominfo, IGF dianggap sebagai momentum menyatukan pandangan dan visi internet dari semua stakeholder, baik pemerintah, sektor swasta, maupun LSM.

Bila dunia diilustrasikan sebagai sebuah apartemen dan negara dianggap sebagai penghuni-penghuninya, maka antar sesama penghuni hendaknya saling meghormati, tidak saling menyadap, tidak saling mengganggu, karena selera dan norma masing-masing penghuni berbeda-beda.

Namun, ada kerikil tajam di tengah penyelenggaraan IGF, terutama terdapat suara-suara bahwa IGF hanyalah sebagai panggung NGO (Non Government Organization) asing untuk menyuarakan kepentingannya, baik perlindungan anak, kesetaraan wanita, hak azazi manusia, dan lainnya, sementara peran swasta sedikit terpangkas.

Hal tersebut juga nampak dari konten diskusi, pembicara, dan peserta yang kebanyakan dari kalangan NGO asing. Secara kasat mata, peran NGO juga terlihat dari booth yang kebanyakan dari kalangan LSM asing dan lokal meski ada juga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang ikut tampil.

Bahkan ada blog yang beralamat di http://3dblogger.typepad.com/wired_state/2013/10/no-we-dont-want-the-internet-governance-forum-to-govern-the-internet-either.html yang terang-terangan menyebutkan bahwa IGF hanya merepresentasikan kalangan NGO asing tertentu saja.

Ketika dikonfirmasi, Shinta Laksmi dari Huvos yang mewakili panitia penyelenggara IGF tidak menanggapi pertanyaan merdeka.com soal isi blog tersebut.

Suara ketidakpuasan juga datang dari sejumlah anggota APJII mengingat peranan ISP yang mewakili sektor swasta sangat kecil bahkan tidak terasa sama sekali. Industri di Indonesia, ujarnya, tak bisa mengambil manfaat dari adanya IGF ini karena perannya yang sangat minim.

Kominfo, sebagai pemerintahan juga terasa aneh karena ikut terlibat langsung di dalamnya, mengingat ada ajang yang lebih tepat bagi Kominfo untuk lebih berperan, yaitu WCIT dan WSIS. Adapun di IGF ini, seharusnya Kominfo cukup mendukung dari luar saja.

Akhirnya, terlepas dari panggung siapakah sebenarnya IGF ini, nama Indonesia sudah cukup diperhitungkan, terutama tergambar dari berbagai diskusi yang selalu menyertakan Indonesia sebagai benchmark. Wajar saja, dengan pengguna internet riil sampai 105 juta orang, dan pengguna social media terbesar di dunia, Indonesia pantas menjadi negara besar di bidang internet dunia.