Permasalahan TIK landasi dibentuknya ID-IGF

Pada tanggal 01 November mendatang, Komunitas Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan mendeklarasikan Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF).

Rencananya, selain deklarasi ID-IGF, pihak penyelenggara juga akan menghelat seminar yang juga akan dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti APJII, PANDI, ICT Watch dan masih banyak lagi.

Salah satu alasan yang mendorong seluruh stake-holder Internet Indonesia untuk membahas hal ini karena sampai sekarang masih banyaknya permasalahan terkait TIK di Indonesia.

Dalam hal ini, Dr Moedjiono, MSc menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) tahun 2003 dan 2005 lalu, diharapkan seluruh negara di dunia menindak lanjuti Action Plan pembangunan dunia menuju masyarakat informasi yang menitikberatkan kepada kesejahteraan manusia dengan mendayagunakan TIK.Action Plan tersebut diharapkan rampung pada tahun 2015 mendatang. Harapannya, di tahun tersebut minimal setengah dari seluruh penduduk dunia sudah tidak buta teknologi lagi. Kunci utamanya adalah kesiapan infrastruktur TIK yang support internet.Moedjiono juga menjelaskan bahwa karena internet adalah salah satu sarana untuk mendapatkan segala informasi secara efektif, maka diharapkan pengelolaan secara benar harus mulai dijalankan mulai sekarang."Kita tahu bahwa penetrasi internet sudah jalan tapi belum menggembirakan. Aturan-aturan hukumnya juga masih belum menjawab secara keseluruhan permasalahan. Belum lagi masalah infrastruktur," jelas Moedjiono seperti yang dikutip merdeka.com (25/10).Semua hasil diskusi dalam ID-IGF nantinya akan dicatat dan disimpulkan sebagai satu kesepakatan yang akan dipakai sebagai dasar tata kelola internet Indonesia. Rencana ke depannya, dasar tata kelola tersebut akan dibawa ke acara IGF Internasional di Baku, Azerbaijan yang akan dihelat mulai tanggal 06 sampai 09 November 2012."Kami menyerap inspirasi negara-negara di dunia di dalam forum WSIS yang tertuang dalam dokumen-dokumennya serta tindak lanjutnya yaitu penyelenggaraan pertemuan Forum Pengelolaan Internet (Internet Governance Forum - IGF), " kata Moedjiono. Moedjiono menambahkan bahwa agar pengelolaan Internet berhasil dengan baik, diperlukan suatu organisasi nasional sebagai focal point pengelola yang berfungsi untuk mengendalikan dan memfasilitasi perkembangannya di tingkat nasional dan pelaksanaan koordinasinya di tingkat regional maupun internasional.

Organisasi tersebut terdiri dari para pemangku-kepentingan (multi-stakeholder) agar aktivitas operasionalnya dapat terlaksana sesuai kebutuhan.