Majelis hakim menilai Budi bersalah melakukan penyuapan kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk urusan pencairan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (16/12). Budi didakwa Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusuf menyebut bahwa setelah beredar berita penahanan Budi Budiman, dirinya menerima radiogram dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setelah lebih dari satu tahun ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Tasikmalaya berinisial BBD atau Budi Budiman resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BBD sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK).

Budi Budiman dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini sejak April 2020. Budi diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Budi Budiman dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini sejak April 2020. Namun hingga kini dia belum ditahan tim penyidik. Budi Budiman juga sempat dicegah ke luar negeri selama enam bulan.

"Perpanjangan pelarangan ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung 21 Oktober 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sambutan Budi di atas podium ruang rapat Gedung DPRD Kotas Tasikmalaya itu membuat suasana menjadi hening dan haru. Dalam rapat paripurna LKPJ Wali Kota Tasikmalaya didampingi wakilnya, Muhammad Yusuf.

Usai Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Ogah Bicara. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Tasikmalaya.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman tidak terlihat di ruang kerja, Kamis (25/4), usai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang memeriksa dan menyita sejumlah dokumen. Budi tidak terlihat sejak apel pagi. Pantauan merdeka.com, aktivitas di Balai Kota Tasikmalaya berjalan seperti biasa.

Informasi dia dapat, penyegelan dilakukan terkait kasus dana alokasi khusus yang diterima RSUD dr Soekarjo pada 2018 di mana saat itu menerima bantuan sebesar Rp 18 miliar.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Budi Martanova, tidak tahu sebab disegelnya kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya itu. Pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK karena tidak mengetahui secara persis kasus apa yang tengah diselidiki.