Wali Kota Batu tersangka

Mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (9/11). Dia didakwa menerima gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Ali mengatakan, Eddy Rumpoko tidak ditahan lantaran masih menjalani masa pidana atas kasus suap.

Dia mengatakan, dokumen yang disita tengah diverifikasi dan dianalisa oleh tim penyidik. Dokumen-dokumen tersebut rencananya akan dijadikan barang bukti untuk pembuktian adanya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Edy Rumpoko divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus suap. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Unggul Warso Mukti dalam persidangan yang berlangsung hari Jumat (27/4).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 8 tahun penjara terhadap mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu tahun 2017.

Eddy Rumpoko ditangkap KPK, karena diduga menerima suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima senilai Rp 5,26 miliar.

Saat masih menjabat Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko diduga menerima suap Rp 500 juta dari Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap. Uang yang diterima Eddy Rumpoko terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melimpahkan berkas perkara dua tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017. Satu di antaranya, mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko.

Hal itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Eddy Rumpoko akan ditahan hingga satu bulan ke depan terhitung (16/11) hingga (15/12).

Pada sidang lanjutan lainnya, Eddy Rumpoko giliran akan menghadirkan sejumlah saksi ahli.

Selain itu, menurut kuasa hukum Eddy, KPK juga tak membawa surat perintah saat OTT.

Perwakilan dari KPK yang hadir ke PN Jakarta Selatan mengaku hanya diperintahkan untuk menyerahkan surat permintaan penundaan sidang. Dia tak tahu apa alasan permintaan sidang ditunda.

Dia mengharapkan ada definisi atau redefinisi terkait sumpah jabatan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karena jangan sampai loyalitas terhadap atasan malah membuat PNS berurusan dengan penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Batu, tahun anggaran 2017. Tim penyidik rutin untuk melakukan pemeriksaan di Kota Batu.

Edi mengaku uang tersebut adalah titipan pengamanan untuk memuluskan proyek tersebut. Karena, kata dia, kalau tidak menggunakan titipan, pembangunan akan berhenti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus suap proyek belanja modal dan pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. Pendalaman itu dilakukan KPK dengan memeriksa delapan saksi di Kantor Polresta Batu, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan 9 orang saksi untuk tersangka Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kantor Polresta Batu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Kota Batu, Jawa Timur. Sejumlah penyidik dengan mengenakan rompi KPK sedang bekerja di Mapolres Batu, Kamis (27/9).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Wakil Wali Kota Batu, Jawa timur, Punjul Santoso sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Eddy Rumpoko yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).