utang umkm

Para direksi di Bank Himbara belum memiliki otorisasi penuh untuk menandatangani keputusan terkait keuangan.

Menurut pemerintah justru kebijakan penghapusan piutang dapat membangkitkan kembali sektor UMKM.

Maman mengakui proses ini menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama karena luasnya wilayah Indonesia dan tersebarnya para pelaku UMKM di berbagai daerah.

Dian menjelaskan, dalam proses mapping atau pementaan ini dilakukan Himbara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Meski program ini sangat baik, Saleh meminta pemerintah tetap perlu berhati-hati merealisasikan program ini.

Prabowo Subianto akan meluncurkan program hapus tagihan utang 67.000 usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) pada pekan depan.

Maman menyebut, kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

Maman menyebut realisasi kebijakan hapus utang UMKM terhadap bank himbara akan dilakukan melalui dua tahap.

UMKM yang belum masuk daftar penghapusan utang belum dapat ikut serta dalam program tersebut.

Kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.

Penghapusan hak tagih kredit macet bukan hal baru bagi perseroan. Bank BRI di masa lalu telah beberapa kali melakukan hapus tagih.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menceritakan awal mula Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghapusan utang UMKM.

Prabowo berharap agar seluruh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Indonesia dapat bekerja dengan tenang, penuh semangat.

Kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.

Menurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.

Maman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.

Saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.

Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.

Utang tersebut sudah terlampau lama yakni selama 26 tahun dan dinilai memberatkan masyarakat.

Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.