UMP 2022

Alasan pertama, yakni PP 36 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU omnibus law sudah dinyatakan cacat formil. Artinya, PP 36 tidak bisa dipakai, dan buruh menyarankan Pemerintah kembali menggunakan PP 78 tahun 2015.

"Dengan begitu, keputusan-keputusan yang dihasilkan nanti akan menghimpun aspirasi dari semua pihak, baik dari pekerja, pengusaha maupun pemerintah daerah," kata Heru

Saat ini, Kemnaker masih menjajaki diskusi, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, kenaikan upah diperlukan untuk melindungi daya beli kaum buruh dalam menghadapi dampak rambatan kenaikan BBM hingga tren inflasi yang terus meningkat.

Pertimbangan Pemprov DKI mengambil langkah hukum banding setelah melakukan kajian. Menurut dia, putusan PTUN Jakarta belum memenuhi hak layak hidup DKI karena akan tergerus inflasi.

Iqbal lantas mendesak Anies pada pekan ini harus sudah menyatakan sikap dan menyerahkan hasil terhadap keputusan PTUN DKI Jakarta soal UMP buruh.

Ttim kajian terdiri dari berbagai elemen. Tujuannya agar hasil dari kajian yang dilakukan adalah putusan terbaik dan adil.

Massa Buruh Geruduk Balai Kota Tolak Penurunan UMP DKI. Massa buruh mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding atas hasil PTUN terkait UMP DKI Jakarta 2022. PTUN sebelumnya mengabulkan gugatan APINDO untuk menurunkan nilai UMP DKI 2022 dari Rp4.641.854 menjadi Rp4.573.845.

Gembong menuturkan, selama Pemprov memiliki kajian matang tentang formulasi pengupahan bagi buruh, kekalahan tidak akan diterima di pengadilan.

Pelanggaran lain, kata Timboel adalah, pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dibayar menggunakan upah minimum. Namun, menurutnya, tidak ada penegakan hukum yang pasti dan tegas terkait hal ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, termasuk perlindungan dalam hal pengupahan.

Kementerian Ketenagakerjaan terus mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya. UMP 2022 mengalami kenaikan rata-rata hanya sebesar 1,09 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh. Sebelumnya, berdasarkan rumusan dalam peraturan pemerintah, kenaikan UMP di DKI hanya 0,85 persen.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Riza memastikan Pemprov DKI telah melakukan proses panjang dalam pengambilan keputusan kenaikan UMP tersebut. Terdapat sejumlah pertimbangan dan evaluasi yang diambil untuk kepentingan bersama.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyampaikan, dalam dialog ini dibahas mengenai kesejahteraan buruh ke depannya. Artinya, itu tak hanya berkutat pada persoalan upah minimum provinsi (UMP) saja.

Kaum buruh bakal menuntut tiga isu lain. Pertama, terkait penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, lalu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan memperjuangkan Revisi UU KPK masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2022.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam dan menolak Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terkait upah minimum kabupaten/kota bagi pekerja yang bermasa kerja di atas 1 tahun.

Meski begitu, dia menyebut, jika penetapan UMP 2022 yang diteken Gubernur Anies telah melanggar ketentuan yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.

Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.