Thomas Trikasih Lembong

Surat Presiden Prabowo Subianto yang diajukan ke DPR mengenai abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

Tapi beliau berharap agar kejadian yang menimpanya dijadikan momentum.

Berikut momen haru Tom Lembong beri pelukan ke Anies Baswedan di ruang sidang.

Admin grup Telegram BKPM mengatasnamakan Thomas Lembong adalah hoaks dan merupakan modus penipuan. Kementerian Investasi/BKPM tidak pernah memiliki grup WhatsApp ataupun Telegram.

Pertimbangan lain Pemprov DKI mengangkat Thomas karena latar belakangnya selama 20 tahun berkecimpung di investment banking dan hedge fund industry, termasuk Morgan Stanley dan Farallon Capital LLC.

Kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dimulai setelah pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini, Minggu (20/10). Berbagai program pun telah disiapkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

Melesetnya penerimaan pajak disebabkan menurunnya kondisi perekonomian global. Hal tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri.

Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong, mengatakan Indonesia masih tergolong negara anti modal asing. Bahkan, penelitian terbaru yang dilakukan oleh OECD menempatkan Indonesia diurutan 3 terbawah negara ramah investasi asing. Padahal, kata dia, arus modal asing sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong Lembong, memastikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan segera beroperasi penuh. Dia mengatakan proses persiapan OSS selesai dalam waktu enam bulan ke depan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengaku tidak cukup puas dengan kinerja investasi Indonesia dalam lima tahun terakhir. Meski investasi mengalami pertumbuhan, masih cukup banyak hal yang harus diperbaiki. Karena itu dia meminta semua elemen bangsa untuk bekerja sama.

Thomas mengakui bahwa saat ini Indonesia masih memiliki masalah yang perlu dibenahi. Yaitu dalam hal menyinkronkan (harmonisasi) kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta daerah dan daerah.

"Memang ada industri lama seperti Hypermart yang terdistribusi dengan bisnis model baru dari offline ke online. Pasti ada pemain lama yang dirugikan."

Dalam pandangan Thomas Lembong, bisnis e-commerce dan ekonomi digital memang menjanjikan. Sebab, kinerja investasi di bisnis ini tetap moncer meski di tengah perlambatan investasi secara global pada tahun 2018.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, untuk bisa mengoperasikan layanan tersebut, BKPM telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar di 2019. Meski sebenarnya tambahan anggaran ini jauh lebih kecil dari yang telah diusulkan BKPM. Saat ini, pihaknya masih dalam proses pengambilalihan layanan.

"Sulawesi adalah salah satu kawasan yang menikmati pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia berkat holtikultura seperti kakao, kopi, kemudian juga smelter puluhan triliun rupiah, nikel adanya di Sulawesi Tengah meskipun bukan di Palu Donggala atau yang terdampak bencana."

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan akan mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengakui telah menerima banyak tawaran bantuan dari internasional untuk korban gempa dan tsunami yang terjadi Kabupaten Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Masih ada lagi tawaran masuk dari berbagai negara serta perusahaan ternama lainnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, optimistis jumlah investor yang masuk ke Indonesia dapat meningkat drastis pada dua bulan ke depan. Keyakinan itu, dilandasi banyaknya agenda internasional yang dilakukan pada Oktober hingga November 2018 mendatang.

Thomas menyatakan, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi ingin agar ekonomi Indonesia tidak lagi bergantung pada konsumsi, tetapi investasi dan ekspor.

Kantor staf presiden Republik Indonesia merilis laporan capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga 2018. Di mana, salah satunya hingga 2017, utang pemerintah sejak 2015 telah bertambah Rp 1.329,9 T. Pada laporan itu juga mencatat, penyaluran dana desa sudah mencapai Rp 123 T.