Perkembangan utang, investasi, hingga proyek strategis nasional Jokowi-JK hingga 2018

Kantor staf presiden Republik Indonesia merilis laporan capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga 2018. Di mana, salah satunya hingga 2017, utang pemerintah sejak 2015 telah bertambah Rp 1.329,9 triliun.

Adapun tiga besar alokasi utang tersebut diarahkan pada belanja pendidikan sebesar Rp 1.167,1 triliun, infrastruktur Rp 904,6 triliun, dan dana desa Rp 315,9 triliun. Secara rasio produktivitas, tambahan utang memang meningkat 166,3 persen. Namun, alokasi belanja juga meningkat, di mana seperti pada infrastruktur mencapai 198,3 persen, perlindungan sosial 848,7 persen, hingga dana fisik dan DAK (dana alokasi khusus) mencapai 356,5 persen.

"Dari sisi defisit, pengelolaan APBN tahun 2017 cukup baik di angka 2,57 persen lebih rendah dari target APBN-P sebesar 2,92 persen dan rasio utang di bawah 30 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan tersebut.

Pada laporan itu juga mencatat, penyaluran dana desa hingga 2017 sudah mencapai Rp 128 triliun untuk 74.000 desa di Indonesia. Sayangnya, pemanfaatan dana tersebut belum merata. Di mana, infrastruktur masih mendominasi penggunaan dana sekitar 80 persen. Porsi pemberdayaan masyarakat masih sangat kecil atau di bawah 8 persen.

Sementara, dari sisi investasi, Indonesia berhasil meraih peringkat laik investasi pada tahun lalu dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Di mana, Standard & Poor's terakhir kali memberikan laik investasi pada 1992.

Peringkat ini diikuti posisi kemudahan berusaha di Indonesia yang terus meningkat. Pada 2015, Indonesia berada di posisi 105, namun pada 2017 sudah berada di 72.

Iklim investasi juga sukses menciptakan lapangan kerja baru di Tanah Air. "Sekitar satu juta lapangan pekerjaan per tahun tercipta dari kontribusi investasi yang masuk ke Indonesia," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Pada perkembangan proyek strategis nasional (PSN) tercatat penurunan realisasi. Di mana, pada 2016, pemerintah mampu merealisasikan 20 proyek dengan total nilai Rp 33,3 triliun. Sedangkan, di 2017, hanya 10 PSN selesai dibangun dengan total nilai Rp 61,5 triliun.

Dari 30 PSN yang sudah terealisasi, proyek Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau menghabiskan dana terbesar yakni Rp 45,5 triliun. Diikuti pembangunan Pelabuhan Kalibaru di DKI Jakarta sebesar Rp 12 triliun. Ketiga ialah proyek Jalan Akses Tanjung Priok di DKI Jakarta sepanjang 16,7 Km yang menghabiskan dana sebesar Rp 6,27 triliun.

Terakhir, pada tingkat kemiskinan, pemerintah Jokowi-JK berhasil terus diturunkan. Tercatat tingkat kemiskinan pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen dari total jumlah penduduk. Turun menjadi 11,13 persen di September 2015, 10,86 persen di Maret 2016, 10,7 persen di September 2016, 10,64 persen di Maret 2017, dan 10,12 persen di September 2017.

Penurunan juga terjadi pada tingkat ketimpangan pendapatan. Di mana, poada Maret 2015, tingkat ketimpangan pada 0,408. Menjadi 0,402 pada September 2015, 0,397 pada Maret 2016, 0,394 pada September 2016, 0,393 pada Maret 2017, dan 0,391 pada September 2017.

Sementara, fluktuasi terjadi pada tingkat pengangguran. Di mana, pada Agustus 2014, tingkat pengangguran berada di 5,94 persen berhasil diturunkan menjadi 5,81 persen pada Februari 2015. Naik menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015, turun kembali menjadi 5,5 persen pada Februari 2016 dan naik menjadi 5,61 persen di Agustus 2016. Terakhir tingkat pengangguran menurun menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.

Namun, rapor merah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah terlihat pada jumlah balita stunting atau memiliki tinggi badan lebih rendah dari standard usianya diakibatkan gizi buruk. Angka stunting pada 2017 meningkat menjadi 29,6 persen dari total jumlah balita di Indonesia, meningkat dari 27,5 persen pada 2016.