Saleh beralasan terlambatnya bukti fisik karena adanya keterbatasan akses di NTT hingga bukti belum bisa dihadirkan. Ia meminta hakim memberi perpanjangan waktu untuk melengkapi bukti fisik tersebut.

Saat ini, Hasyim menambahkan, KPU sudah menyusun dan menyiapkan jawaban atas kasasi tersebut. Jawaban tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan KPU saat sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Hari ini sidang terdiri dari tiga panel dan memeriksa sengketa dari sembilan provinsi yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Juru bicara Mahkamah konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan dari hasil pemeriksaan total 260 pemohonan perkara sengketa Pileg 2019, ada sekitar 11 jenis gugatan di MK. Sebagian besar berkaitan dengan dugaan pengurangan suara para caleg.

Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 benar-benar memahami maksud permohonannya, terutama perihal petitum permohonan. Dengan demikian tidak akan ada kesalahpahaman.

Lima terpidana perkara pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau hingga kini masih menghirup udara bebas. Meski telah divonis bersalah, kelimanya masih belum dieksekusi untuk penahanan.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat menanyakan, hubungan antara dugaan politik uang dengan penambahan suara untuk pihak Rahmat Muhajirin. Sholeh menjawab akan ada saksi yang menjelaskan hal tersebut.

Sidang Perdana PHPU Legislatif 2019. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang PHPU DPR/DPD/DPRD yang dimulai dengan sidang pendahuluan untuk provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua.

Terkait adanya kepala adat di Papua yang mengajukan gugatan, Hasyim menerangkan, hal itu sepenuhnya akan menjadi pertimbangan Hakim MK.

Nurdin menjelaskan, sejumlah alat bukti tersebut sudah diserahkan ke MK pada Jumat (5/7) kemarin. Bukti itu meliputi dokumen-dokumen formulir C1 plano, berita acara, hingga sertifikasi hasil rekapitulasi suara di setiap TPS.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini, dia mengungkapkan, terbagi dalam tiga ruang sidang panel. Di mana masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, pemerintah dan DPR.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mengirimkan 13 Boks Alat Bukti ke Bawaslu RI untuk bahan dalam sidang sengketa Pileg, Rabu (3/7). Dokumen-dokumen alat bukti ini dikirimkan ke Bawaslu RI sebagai dokumen pendukung dalam pemberian keterangan tertulis sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif.

Terkait PKB, perkara yang ditangani Gultom adalah untuk DPRD dan DPR Pusat daerah Papua dan Sumatera Selatan.

"Kemudian juga didampingi oleh beberapa fungsionaris TKN (Tim Kampanye Nasional). Silaturahim saja dan melaporkan ke beliau bahwa kami telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan Pak Irfan tadi menyerahkan salinan putusan dari MK kepada pak Presiden Jokowi," kata Yusril.

Riko mengungkapkan, penyidik Polresta Palembang harus membawa serta para tersangka. Sebab kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan untuk di sidang.

Yusril menerangkan, mahkamah internasional memiliki dua jenis pengadilan, pertama Internasional Court Justice (ICJ) dan Internasional Criminal Court (ICC).

Ketua KPU Arief Budiman berencana menggelar rapat pleno usai mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil pemilu presiden. Rapat bakal dilakukan pukul 23.00 WIB.

Usai MK memutuskan sengketa Pilpres 2019, Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mengatur pertemuan dengan Calon Presiden petahana Joko Widodo. Namun Prabowo tidak merinci waktu pertemuan.