Aksi Gerak Perempuan Lawan Kekerasan Seksual. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah serta Kemendikbud mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Mereka juga mendesak penetapan aturan bagi kampus di Indonesia untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual berpihak pada korban.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak disahkan DPR pada periode 2014-2019. Politikus yang disapa Bamsoet ini mengatakan, waktu yang mepet bikin DPR dan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan RUU PKS.

Saat ini, kata Marwan, Panja baru menyepakati pembentukan Tim Perumus (Timus) yang bertugas membahas seluruh daftar inventarisasi masalah dan seluruh pasal dalam draf RUU PKS. Pembahasannya pun harus detail dalam setiap pasalnya.

Beberapa poin dalam RUU PKS masih menjadi perdebatan dan belum disepakati anggota DPR

DPR Sebut RUU PKS Terkendala Perdebatan Judul. Menurut politikus Partai Golkar itu, DPR periode sekarang sedang berusaha menyelesaikan UU P-KS dalam menit-menit terakhir.

Anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pesimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) bisa disahkan tahun ini. Terlebih, masa bakti anggota DPR periode 2014-2019 habis akhir September nanti. Dia mengatakan, saat ini hanya mukjizatlah yang mampu menggolkan RUU ini.

Tuntut Pengesahan RUU-PKS, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Solo. Dalam kondisi tersebut, dikatakannya, peran pemerintah dalam membuat aturan aturan terhadap tindak kekerasan seksual sangat diperlukan. Adanya RUU-PKS menurut dia, menjadi sebuah upaya untuk mengurangi angka kekerasan seksual.

"Itu enggak bisa, kalau kita sahkan nanti ya salah semua. Yang tidak salah itu hanya pencegahan dan rehabilitasi,"

"Rencananya mungkin setelah masa reses ini, kemarin setelah pemilu kemudian kita menerima DIM lagi dari pemerintah beberapa poin yang diperbaiki," kata Diah.

Aksi Tolak Pengesahan RUU PKS. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan atas rencana pengesahan RUU PKS yang dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat.

Anggota Komisi VIII sekaligus Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PK-S) Diah Pitaloka mengatakan sampai saat ini pembuatan draf RUU PKS berjalan dengan baik. Meskipun masih dibahas secara perlahan.

Dia mengatakan anggota Panja sangat berhati-hati dalam menyusun RUU ini di tengah masa Pilpres 2019. Para anggota Panja khawatir isu dalam RUU PKS dijadikan isu politik.

Berdasarkan kajian Fraksi PKS, RUU dinilai salah perspektif dalam melihat akar masalah dan solusi kejahatan dan penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahei menerangkan, pihaknya melihat perlunya RUU ini karena berlandaskan aspek historis di mana banyak korban kekerasan seksual jauh dari keadilan.

Kebanyakan kasus kekerasan seksual terhadap remaja bermula dari perkenalan melalui jejaring sosial. Salah satunya Facebook.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan RUU ini bukan pro pada kehidupan seks bebas dan LGBT. RUU ini menekankan pada pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menargetkan RUU ini bisa rampung sebelum masa jabatan DPR RI selesai tahun ini. Dia membantah pembahasan RUU ini mandek.

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual yang menimpa mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, NTB, Baiq Nuril Maknun. Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Kepala Sekolah tempat dia bekerja justru dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman pidana dua tahun penjara.