Ketua Panja Sebut Pengesahan RUU PKS Menunggu Revisi RKUHP Rampung

Senin, 26 Agustus 2019 20:56 Reporter : Sania Mashabi
Ketua Panja Sebut Pengesahan RUU PKS Menunggu Revisi RKUHP Rampung Aksi massa tuntut keadilan untuk WA. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang optimis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dibahas segera rampung. Menurutnya, pengesahan RUU tersebut tetap harus menunggu Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) selesai dibahas.

"Harus nunggu, enggak bisa enggak ditunggu. Itu enggak bisa, kalau kita sahkan nanti ya salah semua. Yang tidak salah itu hanya pencegahan dan rehabilitasi. Tapi untuk membuat orang jera dan hukuman terhadap pelaku akan berubah semua. Bubar lagi UU itu," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Saat ini, Panja masih menunggu RKUHP selesai dibahas, terutama soal pasal mengenai pencabulan, pemerkosaan, dan perzinahan. Tiga pasal itu adalah pasal induk terkait pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual.

"Induknya yang tiga ini. Kami enggak mungkin membuat ini kalau induknya selesai. Nanti semua yang kita putuskan akan bubar, sekalipun ini UU lex specialis tapi tidak boleh bertentangan dengan UU pidananya," ungkapnya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) menuturkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan RUU KUHP terkait pasal-pasal induk tersebut. Sementara, enam pasal lainnya yang tak terkait KUHP hanyalah pelengkap dari tiga pasal induk.

Enam poin pasal itu diantaranya pelecehan seksual, eksplotasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan masih ada tiga hal krusial yang menimbulkan pro dan kontra dalam penyusunan RUU PKS. Salah satunya soal nomenklatur Undang-Undang yang pas untuk RUU PKS.

Iskan menambahkan, ada usulan mengganti kata kekerasan menjadi kejahatan dalam RUU tersebut dan keinginan agar RUU ini tidak bertentangan dengan induknya di RKUHP. Usulan penggantian redaksional ini memang sejak awal disuarakan fraksi PKS.

"Nah begitu bicara pidana, padahal memang UU itu adalah UU administratif, tetapi kalaupun ada pidananya itu hanya untuk memperkuat saja, bukan hal yang utama. Karena yang utama itu kan ada di KUHP itu," kata Iskan.

Soal tafsir tentang sembilan jenis kekerasan seksual, lanjutnya, panja RUU PKS akan mengundang pakar-pakar pidana untuk membahas hal tersebut. Hal itu berbagai macam perdebatan soal RUU ini cepat selesai.

"Kami berharap besok akan mengundang pakar pidana yang pro dan kontra. Biarkan mereka besok berdebat lah gitu ya istilahnya," ucapnya.

Kendati demikian, Iskan menegaskan pihaknya akan mengebut pembahasan RUU ini agar bisa selesai sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir masa tugasnya pada 30 September. Salah satunya melalui focus group discussion (FGD) dengan Panja Pemerintah.

"Ya kalau namanya jadwal dijadwalkan selesai (periode ini)," tandasnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini