Bantah RUU PKS Pro Zina, Komnas Perempuan Sebut Pembahasan Sudah Libatkan Ulama

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ditentang sejumlah kalangan karena dinilai pro perzinahan dan LGBT. Bahkan, belakangan muncul petisi penolakan pengesahan RUU ini di Change.org. Komnas Perempuan yang juga terlibat dalam merancang draft RUU ini menampik tudingan tersebut.

Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahei menerangkan, pihaknya melihat perlunya RUU ini karena berlandaskan aspek historis di mana banyak korban kekerasan seksual jauh dari keadilan. Bahkan, korban kerap mendapatkan perlakukan reviktimisasi sebagaimana kasus Baiq Nuril Maknun yang mengundang perhatian publik akhir tahun lalu.

"Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan akses keadilan, sampai pada tingkat pemulihan korban karena memang sampai di situ problemnya dan termasuk di acara pidananya. Selama ini sering kali mengorbankan kembali korbannya (reviktimisasi), mayoritasnya adalah perempuan. Itu sebenarnya aspek kesejarahan RUU PKS," jelasnya ditemui di D'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

"Soal penolakan itu bahwa ini adalah soal pro LGBT, pro perzinahan, itu sebenarnya Komnas Perempuan tidak pernah dalam pembahasannya itu membidik wilayah itu," imbuhnya.

Saat menyusun draft ini, Imam mengatakan pihaknya juga berdiskusi dengan ulama pada saat berlangsungya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) beberapa waktu lalu. Termasuk juga mengundang ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta tokoh agama lainnya. Pembahasan bersama para ulama ini bertujuan untuk memastikan agar tidak ada pasal yang tak sesuai dengan nilai-nilai agama.

"Untuk memastikan jangan sampai ada pasal-pasal yang secara terang benderang atau secara isyarat itu menghalalkan atau mengharamkan apa yang oleh agama (diatur) secara pasti," jelasnya.

"Lalu kalau ini dianggap pro zina, pro LGBT, itu saya kira ada bacaan yang belum tuntas terhadap keseluruhan spirit dari draft RUU PKS yang kita usulkan," lanjutnya.

Munculnya penolakan dari sejumlah orang menurutnya karena misinterpretasi atas pasal-pasal di dalam RUU ini. Menurutnya mereka menafsirkan secara literal padahal bukan ahli bahasa.

"Ada banyak orang yang menafsirkan padahal bukan ahli bahasa sehingga menafsirkannya lebih pada perspektif pribadi, ideologi, bahkan perspektif yang sudah tertanam dalam pikiran mereka," jelasnya.

RUU ini dinilai melegalkan perzinahan karena dalam pasal di dalamnya tidak diatur pemidanaan terhadap perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Padahal, lanjut Imam, perzinahan telah diatur dalam KUHP.

"Ada loncatan kesalahan dua kali. Pertama ada di KUHP dan kalau kita tidak mengatur seakan-akan itu dilegalkan. Ini soal logika," ujarnya.

Imam menerangkan, dalam perspektif agama Islam, ada perzinahan yang tidak bisa dihukum. Perzinahan yang bisa dihukum adalah perzinahan yang sudah bisa dibuktikan oleh empat orang saksi yang melihat secara terang benderang perbuatan tersebut. Perzinahan tetap haram menurut ajaran agama tapi tetap tidak bisa dipidana.

"Tidak semua orang yang mencantumkan perzinahan yang suka sama suka di dalam pemidanaan itu kemudian dianggap pro zina apalagi menghalalkan perzinahan. itu logika yang salah," jelasnya.

Imam juga mengatakan RUU ini tidak bias gender. Baik lali-laki atau perempuan yang melakukan kekerasan seksual bisa dijerat. Menurutnya, RUU PKS ini membawa semangat keadilan.

"Sebenarnya bukan bias. Semangatnya itu semangat keadilan. Keadilan kan tidak harus setara tapi melihat realitas. Kalau ada kelompok tertindas atau lemah kita tidak boleh berada di tengah. Kita harus agak bergeser sedikit supaya timbangannya seimbang. Kalau kita berada di tengah ya itu tidak adil namanya," jelasnya.

"Ketika melihat realitas ini timpang ya kita harus berpihak. Itu bukan bias, bukan diskriminasi tapi melakukan affirmative action. Dianggap kita seakan-akan mendiskriminasi laki laki. Padahal kita berpihak dalam perempuan dalam konteks afirmasi, bukan diskriminasi," pungkasnya.