Waktu Mepet, Alasan DPR Tunda Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kamis, 26 September 2019 11:14 Reporter : Ahda Bayhaqi
Waktu Mepet, Alasan DPR Tunda Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ketua DPR Bambang Soesatyo melihat aksi demo mahasiswa. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak disahkan DPR pada periode 2014-2019. Politikus yang disapa Bamsoet ini mengatakan, waktu yang mepet bikin DPR dan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan RUU PKS.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

RUU PKS akan diteruskan oleh DPR pada periode 2019-2024. RUU tersebut dapat langsung dibahas oleh DPR yang dilantik 10 Oktober sebab mekanisme carry over dapat dilakukan mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang baru disahkan.

DPR dan pemerintah telah sepakat membentuk tim perumus (Timus). Timus RUU PKS baru efektif bekerja pada periode mendatang.

Bamsoet juga menyebutkan, RUU PKS saat ini bahkan judulnya saja belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

"Saya mendengar dari Ketua Panja P-PKS bahwa sampai saat ini untuk judul RUU saja belum ada kesepakatan. Sehingga tidak bisa diteruskan karena waktu yang pendek," kata dia. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini