Rebutan Dana Desa

Sejauh ini, sudah banyak kasus penyelewengan dana desa. Misalnya Jaed Muklis Kepala Desa Kepala Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang didakwa melakukan korupsi sejumlah proyek dari anggaran dana desa tahun 2016. Akibatnya, kerugian negara mencapai Rp 531 juta.

Tumpang tindih mengawal dana desa. Pelibatan kepolisian menambah daftar pihak dalam pengawalan dana desa. Kemendes sebelumnya telah membentuk Satgas Dana Desa pada Juli 2017 lalu.

Menteri Marwan klaim penyerapan dana desa memuaskan

Sebelum memasuki kompleks Istana Negara ratusan aliansi Pendamping Desa menggelar aksi damai depan istana.

Dia menilai dana desa yang akan dicairkan berpotensi besar menjadi ladang korupsi ketika pilkada.

Helmy mengklaim bahwa dana yang diberikan ke partainya pada nantinya juga akan kembali ke rakyat.

"Selain itu Mendagri minta pemerintah daerah untuk mendukung program quick reformasi birokrasi."

Pemerintah sedang fokus melakukan pembangunan baik itu infrastruktur dan fasilitas publik berawal dari desa-desa.

Menteri Desa resah, karena hingga kini tak jelas bermitra dengan siapa di DPR.

341 Daerah sudah bisa cairkan dana desa.

Dari target Rp 8 triliun, penyaluran baru mencapai Rp 3,8 trilin pada April 2015.

Tujuan mereka bukan untuk membangun dan mensejahterakan desa, tetapi memperkaya diri sendiri.

Penyaluran dana desa, tahap I pada April sebesar 40 persen, tahap II Agustus 40 persen, Oktober 20 persen.

"Dana desa bisa jadi jalan keluar atasi kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti ini," kata Farhan Hamid.

Mereka meminta kewenangan untuk menggarap tanah bengkok atau tanah desa.

Mereka bakal bertugas mengawal seluruh pembangunan di pedesaan termasuk urusan transparansi anggaran.

Desa harus merelakan ADD Rp 350 juta (Per Desa) dipangkas Rp 15 juta untuk model belanja publikasi.

Menteri Marwan juga gandeng BPK untuk mencegah penyelewengan dana desa.

Tiap desa akan mendapatkan Rp 240-Rp270 juta.

Tiap desa akan mendapat anggaran sekitar Rp 200 juta lebih.