Pungli Polda Sumsel

Pungli sertifikasi guru Sumsel, ada amplop isi duit dari kepsek. Nominalnya bervariasi, mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Amplop-amplop itu ditemukan di ruang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel. Enam amplop diantaranya berasal dari kepala SMA sederajat.

Pungli sertifikasi, Disdik Sumsel palak Rp 300.000 per guru. Pungli itu diduga telah dimulai sejak Juni 2017. Uang itu disebutkan wajib dipenuhi sebagai syarat sertifikasi melalui surat resmi dari dinas.

OTT pungli sertifikasi guru, Kadisdik Sumsel dan 2 staf diperiksa. Kadisdik Sumsel patut diperiksa untuk mengetahui sejauh mana aliran uang pungli terhadap para guru. Sementara barang bukti yang diamankan berupa uang sebesar Rp 16,5 juta dan dokumen-dokumen penting.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto menyebut isu pungutan liar dalam penerimaan polisi telah berkembang di masyarakat. Bahkan, rumor masuk polisi harus mengeluarkan uang kemungkinan terjadi di seluruh daerah.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Arief Sulistyanto datang ke Palembang terkait dugaan pungutan liar 15 perwira dan pegawai negeri sipil di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumsel. Dia juga memberikan arahan kepada panitia penerimaan polisi tahun ini.

Berita yang benar adalah tujuh perwira menengah dan satu PNS Polda Sumatera Selatan masih menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.

Kapolri getol perangi korupsi, perwira di Sumsel pungli polisi baru. Tujuh perwira Polda Sumsel diduga terlibat pungutan liar pada calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan sekolah inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS) tahun angkatan 2017. Sebagai bukti awal, uang Rp 4,784 miliar diduga hasil pungli turut disita.

Anggota Polda Sumsel diduga terlibat Pungli rekrutmen polisi jadi 15. Sayang, kepolisian tidak memberikan rincian nama personel Polda Sumsel tersebut. Mereka kini diajukan ke sidang etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Kapolda Sumsel bantah 7 anak buahnya ditahan karena lakukan pungli. Menurut Kapolda Sumsel tujuh anggotanya masih diperiksa Propam Polri.

Tim Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumsel atas dugaan pungutan liar dalam penerimaan anggota polisi. Barang bukti diamankan berupa uang sebesar Rp 6,7 miliar dan beberapa BPKB mobil serta motor.

Terkuaknya kasus pungli di Polda Sumsel memiliki dua arti bagi institusi Polri. Kasus ini menyeret tujuh perwira polisi dan seorang PNS.

Pungli penerimaan polisi baru, tujuh perwira Polda Sumsel ditahan. Martinus enggan merinci lebih jauh penanganan kasus itu. Namun, kata dia, mereka yang diketahui melakukan pungli sedang diperiksa kode etik.

Terperiksa dugaan pungutan liar dalam penerimaan anggota polisi bertambah menjadi 15 orang. Tim Mabes Polri hingga kini masih melakukan pemeriksaan di Mapolda Sumsel.

Kapolda Sumsel minta Mabes Polri periksa 7 anggota di kasus pungli. Menurut Agung, pemeriksaan itu bukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Propam Mabes Polri atas dugaan pungutan liar terhadap peserta tes polisi Sekolah Calon Bintara (Secaba) 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2017.

Mabes Polri selidiki tarif loloskan calon anggota polisi di Sumsel. Dari pemeriksaan awal, ada beberapa perwira melakukan penyimpangan dalam rekrutmen polisi. Dari tangan 8 pelaku diamankan barang bukti uang dari sebuah rekening bank sebanyak Rp 4,7 miliar.

Kabid Dokkes Polda Sumsel bantah pungli penerimaan anggota polisi. Dia berdalih pemeriksaan Propam Polri hanya terkait sistem administrasi kesehatan karena ada laporan calon anggota polisi yang tak puas hasil tes kesehatan.

8 Perwira Polda Sumsel diduga pungli penerimaan polisi baru Rp 4,7 M. Sejumlah perwira yang terlibat mayoritas berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumsel. Buku tabungan, BPKB mobil BMW, BPKB sepeda motor yang diduga hasil pembelian dari seleksi, data komputer dan ponsel juga disita.