Proyek Listrik Mangkrak

Pembangunan PLTU mangkrak di antaranya PLTU tanjung Balai Karimun, PLTU ambon, PLTU 2 NTB, dan PLTU Kalbar 1 dan 2 mangkrak.

"Empat bulan terakhir kita juga sudah evaluasi kontraktor-kontraktor. Dilakukan oleh BPK dan PLN," ujarnya.

KPK naikkan status 34 proyek listrik mangkrak kalau temukan korupsi. KPK mengisyaratkan terus menindaklanjuti laporan ihwal 34 proyek pembangunan pembangkit listrik milik PLN yang mangkrak. Proyek diera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai saat ini belum ada realisasinya.

Ada beberapa solusi yang sudah disiapkan untuk menutupi pasokan listrik yang berkurang karena adanya kendala pada proyek pembangkit listrik.

Tiga pembangkit yang dihentikan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Buntok, PLTU Kuala Pembuang, PLTU Tarakan.

Sedangkan kerugian yang diderita PLN tergantung dengan progres pembangunan pembangkit yang sudah terealisasi. Saat ini, PLN dan BPKP tengah menghitung kerugian akibat mangkraknya proyek tersebut.

Semua proyek yang terkendala ini merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak antara tahun 2007, hingga 2012, dimana total 11 proyek terminasi ini berkapasitas 147 MW, dan tidak ada satupun yang masuk dalam program 35.000 MW.

KPK sudah terima laporan soal 34 proyek listrik mangkrak di era SBY. KPK mengatakan pihaknya telah menerima laporan perihal 34 proyek listrik yang mangkrak 7-8 tahun lalu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agus pun menegaskan meski ada laporan tersebut, kasus masih belum memasuki tahapan penyelidikan.

Meski akan melanjutkan 23 pembangkit dari 34 pembangkit mangkrak tersebut, perseroan belum memperkirakan tambahan anggaran. Jika ada pengeluaran tambahan dipastikan tidak akan terlalu besar.

34 Proyek listrik mangkrak, KPK bisa usut tanpa ada pengaduan. Kepala staf kepresidenan Teten Masduki menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menunggu hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang 34 proyek listrik yang mangkrak.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan tetap menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait 34 proyek listrik yang mangkrak. KPK juga memiliki beberapa catatan tentang proyek tersebut. Kenapa?

Istana persilakan penegak hukum bongkar 34 proyek mangkrak era SBY. Pramono menepis adanya tujuan tertentu di balik permintaan kasus ini baru dibuka saat ini. Dia mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru merilis ihwal proyek mangkrak tersebut pada 2 November lalu.

"Itu proyek di luar 35.000 MW. Itu sudah sejak lama sebelum 2010. Jadi jauh sebelum program 35.000 MW ini. Itu proyek kecil-kecil. Hampir sebagian besar adalah PLTU."

"Dalam rapat terbatas muncullah data informasi bahwa ada sebagian proyek yang mangkrak. Bahkan ada yang instalasinya itu, sudah ditumbuhi rumput, tumbuh ilalang tinggi dan itu dibiarkan. Nah, presiden fokus. Ini kan pakai anggaran negara, ini gimana nasibnya. Kira-kira begitu."