Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Saya sudah tegas mengusulkan segar dibuat Perppu agar Pilkada dapat dilaksanakan dengan kesiapan penyelenggara memberikan sanksi tegas dan lugas pada Paslon agar disiplin dengan protokol Covid-19,"

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkap pemerintah pusat sedang mempersiapkan opsi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai usulan penerbitan Perppu ini menjadi urgensi karena perlu aturan dalam tingkatan undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pilkada di saat pandemi.

Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin belum setuju pemerintah mengeluarkan Perppu baru terkait Pilkada seperti usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, dia menilai tidak ada kekosongan hukum sehingga perlu dikeluarkannya Perppu baru Pilkada.

Usulan Perppu ini sudah disampaikan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam. KPU mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu agar pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi lebih baik. Namun, soal apakah akan dikeluarkan atau tidak itu menjadi kewenangan pemerintah.

"Iya (lewat Perppu), salah satu alternatif dengan menambah larangan kampanye yang mengakibatkan kerumunan serta dalam pemungutan dan penghitungan suara," kata Viryan

Menurut Mendagri Undang-Undang (UU) ini akan memperkuat landasan hukum dalam persiapan kelancaran Pilkada Serentak.

Puan menyebut peserta sidang akan terbagi dua yakni yang hadir langsung dan virtual demi adanya jarak fisik.

Doli menyatakan, proses selanjutnya akan dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat kedua di Rapat Paripurna DPR RI.

"Perppu ini penting untuk segera disikapi oleh DPR karena merupakan dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Desember 2020," ujar Puan

Menurut kuasa hukum PWSPP, Arif Sahudi, berdasarkan Pasal 201A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020, menyebutkan Pilkada serentak ditunda karena bencana non-alam Covid-19 dan akan dilaksanakan pada Desember 2020.

"Kalau ternyata nanti akhir Mei misalnya masih tidak jelas dan trennya masih tinggi dan masih akan memanjang lagi, dengan Perppu yang baru," kata Mahfud

Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby menilai Perppu No.2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020 masih setengah hati. Karena, isi Perppu tersebut meski telah menetapkan secara resmi pemungutan digelar Desember, masih memberikan kemungkinan penundaan lanjutan.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memang memandang Perppu mempertegas kewenangan lembaganya.

"Padahal itu (Perppu Pilkada) dibuat untuk kondisi darurat," jelas dia.

"Jadi saya melihat, coba-coba seperti ini. Jadi ya kita coba saja dulu. Pemerintah di dalam Perppu ini juga tidak yakin betul dengan arahnya,"

Meski dikatakan pemerintah setuju pilkada bergeser ke Desember 2020, di salah satu poin aturan justru memungkinkan pelaksanaan di Desember nanti untuk ditunda kembali jika kondisi pandemi belum berakhir.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan ada empat hal yang perlu diatur dalam Perppu penundaan Pilkada.

Pemerintah sudah menyiapkan Perppu Pilkada, namun belum diputuskan akan diterbitkan.