Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi sistem logistik nasional saat ini seperti benang ruwet. Imbasnya, biaya logistik di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Bahkan menjadi yang tertinggi di ASEAN mencapai 23,5 persen terhadap PDB.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan terjadi peningkatan proses perizinan sejak Juli hingga September 2020. Peningkatannya mencapai 80 persen. Bahlil melanjutkan, di Agustus, BKPM mengeluarkan lebih dari 126.000 izin usaha.

Meski begitu, Menteri Edhy menambahkan, pelaku usaha tetap harus melanjutkan proses perizinan yang berkaitan dengan lingkungan dan lainnya secara paralel. Dia ingin penyederhanaan izin ini tidak mengurangi semangat untuk menjaga lingkungan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan keluhan pengusaha yang diterima pihaknya adalah soal perizinan. Karenanya Agus mendorong permasalahan ini diperlukan koordinasi dan supervisi yang lebih kuat dari pemerintah.

Acara doa untuk leluhur atau Piodalan yang digelar Paguyuban Padma Buwana di Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Selasa (13/11) mendapatkan penolakan dari warga.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong ekspor. Terutama menertibkan aturan yang membuat Indonesia susah melakukan ekspor. Sulitnya ekspor, jelas Mendag Enggar, ternyata juga disebabkan oleh Indonesia sendiri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pentingnya proses perizinan yang cepat bagi pelaku usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM). Sebab, lambatnya proses perizinan dapat menghambat usaha. Sebagai contoh, dia menyebut proses perizinan di UMKM sektor pangan.

Pemerintah meluncurkan dua aplikasi integrasi yaitu Single Submission Pelayanan Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Soft Launching Gateway Sistem Delivery Order Online dalam Sistem INSW. Dua aplikasi ini diyakini mampu memperpendek perizinan impor barang operasi menjadi 15 hari.

Pemerintah Jokowi-JK akan merevisi sebanyak 72 peraturan perundang-undangan terkait proses perizinan investasi di dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk omnibus law. Langkah tersebut dilakukan guna mempermudah investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi terkait dengan evaluasi kelompok kerja paket kebijakan ekonomi Indonesia. Di mana dilaporkan, dari 353 sengketa masalah perizinan investasi, telah lebih dari setengahnya terselesaikan.

"Kita hanya ngomongin proses peralihan OSS. Besok sore ada press release dari Kementerian Perekonomian (Kemenko) dan BKPM menjelaskan proses pengalihan pelayanannya dulu dari Kemenko ke BKPM," kata Thomas Lembong.

Pemerintah akan segera memindahkan Online Single Submission (OSS) ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2 Januari 2019. Seperti diketahui, saat ini OSS masih berada di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Pemerintah akan melakukan rapat rutin selama tiga hari.

Puluhan papan reklame yang langgar aturan disegel Pemprov DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menurunkan sebanyak 60 papan reklame yang dianggap melakukan pelanggaran di sekitar Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan izin usaha paling banyak dikeluarkan pemerintah pada 17 Juli 2018 yaitu sekitar 210 perizinan. Antusiasme investor dinilai cukup tinggi dalam mengikuti pendaftaran usaha dengan OSS ini. Namun demikian, dalam pelaksanaan OSS masih ada kekurangan.

Menko Darmin mengatakan, operasional OSS berlaku di seluruh Indonesia dan dapat diakses kapanpun dan di manapun. Hal ini dinilai akan mampu menggenjot pertumbuhan investasi dalam negeri yang akhirnya akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Menko Darmin mengatakan, ada 3 blok besar yang diselesaikan dengan peluncuran OSS. Pertama, membangun kelembagaan untuk memonitor dan mengawal permohonan investasi. Kedua, membangun informasi teknologi yang terintegrasi. Ketiga menciptakan reformasi perizinan itu sendiri.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan Indonesia belum siap menerapkan sistem perizinan terpadu secara online atau online single submission (OSS). Sebab, hal tersebut masih membutuhkan banyak persiapan infrastruktur untuk diimplementasikan sempurna.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, peluncuran akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sementara terkait dengan pernyataan Komisi VI DPR RI yang menyebut jika kelembagaan OSS ini berpotensi melanggar Undang-Undang (UU), Presiden Jokowi enggan menanggapi hal tersebut.