Cerita Mendag Enggar, RI Kerap Buat Aturan yang Bikin Susah Diri Sendiri
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong ekspor. Terutama menertibkan aturan yang membuat Indonesia susah melakukan ekspor.
Sulitnya ekspor, jelas Mendag Enggar, ternyata juga disebabkan oleh Indonesia sendiri. Sebab, cukup banyak syarat yang mesti dipenuhi. Padahal, syarat tersebut tidak diminta oleh negara tujuan ekspor.
"Salah satu kesulitan yang ada, adalah karena kita. Itu yang kemudian disampaikan oleh bapak presiden, bagaimana mau teriak, tapi kita sendiri buat aturan yang membatasi itu. Yaitu dengan persyaratan ekspor agak panjang, ke kiri, ke kanan. Ya bagaimana mau ekspor. Habis waktu saja di dalam negeri," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).
Dia mencontohkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Menurut dia, SVLK tidak dijadikan syarat oleh negara tujuan ekspor. Tapi di Indonesia SVLK menjadi syarat. "Ajaib kan," ujar dia.
"Terus bicara soal Rules of Origin (ROO). Buku saja bagaimana menentukan ROO-nya. Kita syaratkan pula sendiri. Negara penerima tidak mensyaratkan," imbuh Menteri Enggar.
Hal ini kemudian membuat gerah Presiden Jokowi. Mantan Walikota Solo itu pun sampai memberi ultimatum pada Mendag Enggar bahwa presiden sendiri yang akan mencabut peraturan yang mempersulit ekspor jika menteri perdagangan tidak mampu.
"Bapak Presiden sudah sampai pada posisi, kalau tidak (dicabut) saya (presiden) yang cabut. Saya takut malu. Dari pada dicabut presiden, saya cabut sendiri," kenang Mendag Enggar.
Sejauh ini, sudah ada 18 peraturan berupa Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) yang masuk list 'harus dicabut'. Saat ini pihaknya sedang dalam proses internal terkait pencabutan ke-18 Permendag tersebut.
"(Sudah dicabut) Beberapa dari 18 (Permendag). Belum 18. Masih ada beberapa list karena ada beberapa yang nanti kita carry over ke menteri berikutnya karena belum selesai dibahas internal," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPerjalanan dinas itu dilakukan dalam rangka menemani Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaBudi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca SelengkapnyaAri lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca Selengkapnya