BKPM Keluarkan 126.000 Izin Usaha di Agustus, 76 Persennya UMKM
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan terjadi peningkatan proses perizinan sejak Juli hingga September 2020. Peningkatannya mencapai 80 persen.
"Kami laporkan, sampai hari ini proses perizinan di bulan Juli-Agustus (dan) Agustus-September itu naiknya hampir 70-80 persen," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (19/7).
Bahlil melanjutkan, di Agustus, BKPM mengeluarkan lebih dari 126.000 izin usaha. Sebanyak 76 persen di antaranya merupakan izin usaha yang diajukan pelaku usaha UMKM. Proses perizinan melalui online single submission (OSS) ini sekaligus salah satu cara dalam membuat data base UMKM.
Bahlil meyakini pendataan UMKM akan meningkat jika Rancangan Undang-undang Cipta Kerja telah disahkan. Sebab, dalam regulasi tersebut perizinan usaha akan lebih dipermudah lagi.
"Apalagi kemudian Insya Allah UU Omnibus Law Cipta Kerja terselesaikan maka UMKM jauh lebih mudah karena izinnya cuma satu lembar, cukup NIB yang pada level kecil ke bawah sudah bisa jalan," tutur Bahlil.
Investasi Besar Diminta Gandeng UMKM
Bahlil melanjutkan salah satu indikator KPI lembaganya yakni melibatkan pelaku UMKM dalam setiap investasi besar. Para investor asing maupun domestik wajib menggandeng pelaku UMKM skala nasional maupun daerah dalam menjalankan bisnisnya. "Menurut kami ini adalah pola kemitraan pola kolaborasi," kata dia.
Bahlil mengaku ada beberapa perusahaan yang langsung diminta untuk berkolaborasi dengan UMKM. "Kalau kalian masuk harus kolaborasi dengan UMKM. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan dengan cara saya," Bahlil menegaskan.
Hal ini perlu dilakukan karena setiap investasi yang masuk ke daerah, selain pertumbuhan ekonomi naik, pelaku usaha juga harus ada yang baru. Dia tak ingin pelaku usaha hanya itu-itu saja. "Dan saya pikir ini adalah hal yang harus kita lakukan bersama," kata Bahlil mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaDukung Kesetaraan, BCA Salurkan UMKM Entrepreneur Perempuan Rp14,8 Triliun Sepanjang 2023
Persentase pekerja perempuan di BCA juga mencapai 60,8 persen dari total pekerja dan menduduki 61,1 persen dari total manajer di perusahaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaAda Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaIzin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya
Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca Selengkapnya