Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan terjadi peningkatan proses perizinan sejak Juli hingga September 2020. Peningkatannya mencapai 80 persen.

"Kami laporkan, sampai hari ini proses perizinan di bulan Juli-Agustus (dan) Agustus-September itu naiknya hampir 70-80 persen," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (19/7).

Bahlil melanjutkan, di Agustus, BKPM mengeluarkan lebih dari 126.000 izin usaha. Sebanyak 76 persen di antaranya merupakan izin usaha yang diajukan pelaku usaha UMKM. Proses perizinan melalui online single submission (OSS) ini sekaligus salah satu cara dalam membuat data base UMKM.

Bahlil meyakini pendataan UMKM akan meningkat jika Rancangan Undang-undang Cipta Kerja telah disahkan. Sebab, dalam regulasi tersebut perizinan usaha akan lebih dipermudah lagi.

"Apalagi kemudian Insya Allah UU Omnibus Law Cipta Kerja terselesaikan maka UMKM jauh lebih mudah karena izinnya cuma satu lembar, cukup NIB yang pada level kecil ke bawah sudah bisa jalan," tutur Bahlil.

Investasi Besar Diminta Gandeng UMKM

Bahlil melanjutkan salah satu indikator KPI lembaganya yakni melibatkan pelaku UMKM dalam setiap investasi besar. Para investor asing maupun domestik wajib menggandeng pelaku UMKM skala nasional maupun daerah dalam menjalankan bisnisnya. "Menurut kami ini adalah pola kemitraan pola kolaborasi," kata dia.

Bahlil mengaku ada beberapa perusahaan yang langsung diminta untuk berkolaborasi dengan UMKM. "Kalau kalian masuk harus kolaborasi dengan UMKM. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan dengan cara saya," Bahlil menegaskan.

Hal ini perlu dilakukan karena setiap investasi yang masuk ke daerah, selain pertumbuhan ekonomi naik, pelaku usaha juga harus ada yang baru. Dia tak ingin pelaku usaha hanya itu-itu saja. "Dan saya pikir ini adalah hal yang harus kita lakukan bersama," kata Bahlil mengakhiri.